Ironi Hukum Rimba di Negara Hukum

WIBAWA negara benar-benar terpuruk. Institusi pemerintah secara beruntun diserang segerombolan preman di sejumlah daerah di Indonesia. Hukum rimba itu juga terjadi di Padang. Kantor Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Padang diserbu puluhan preman bersenjata tajam Minggu (31/3) dini hari.

Negara dikuasai preman. Penguasa eksekutif, legislatif dan yudikatif di Padang, dibuat gentar oleh atraksi kekerasan segerombolan orang. Kejahatan terjadi kasat mata. Diperagakan di galanggang mato nan rami. Tidak peduli dekat markas polisi sekalipun.

Penyerangan sekelompok preman terhadap kantor Pol PP Padang di Jalan Bagindo Aziz Chan, telah melecehkan wibawa pemerintah di ibu kota Sumbar ini. Penyerangan itu seperti memberi pesan, bahwa tidak ada yang bisa menghentikan perbuatan banal mereka, sekalipun itu polisi.

Para preman seolah ingin menunjukkan pada publik, mereka menguasai kota ini dengan beraksi di jantung kota. Jika lembaga pemerintah saja dengan mudah diserang, apalagi keamanan warga kota yang berada di ruang publik?

Tindak kejahatan di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol dan sekitarnya, bukan cerita baru. Taman kota ini seolah diamini warga telah menjadi ajang tawuran antarpelajar, perkelahian antarpreman, tukang palak hingga praktik mesum muda-mudi. Pemandangan itu jamak dipertontonkan. Terus berulang tanpa membuat Wali Kota, Kapolres, Dandim dan Kepala Kantor Pol Padang yang berkantor di kawasan itu, marah dengan kondisi tersebut.

Para pimpinan daerah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), sebagai representasi negara, seakan kalah dengan aksi premanisme. Atau mungkin pura-pura kalah. Tengok saja, penyerangan kantor pemerintah oleh sekelompok preman ini, tidak lantas membuat Forkompinda bereaksi.

Penyerangan kantor pemerintah dan aset negara oleh massa, sudah sering terjadi di Sumbar. Pembakaran Mapolresta Sawahlunto, beberapa Mapolsek di Sumbar, aset PLN dan kantor bupati atau DPRD, seolah lumrah karena sering terjadi. Anehnya, para pelaku kejahatan jarang diadili sehingga menimbulkan preseden buruk hingga kini.

Amuk massa bukan saja berupa penyerangan kantor pemerintah dan aset publik. Akhir-akhir ini, di Padang dan sejumlah daerah di Sumbar, juga kerap terjadi tindakan main polisi, jaksa dan hakim sendiri oleh massa terhadap pelaku kejahatan.

Pembiaran amuk massa itu seolah dibenarkan oleh aparat penegak hukum. Tak heran, oleh masyarakat, tindakan anarkis ini dianggap wajar karena selama ini praktis pelakunya hampir tidak pernah diseret ke meja hijau.

Ironi hukum rimba di negara hukum ini, bahkan diperagakan massa di pengadilan negeri dan adegan rekonstruksi kasus kejahatan. Sekelompok orang yang mengaku keluarga korban, dengan beringas membalas dendam tindakan tersangka atau terdakwa ketika reka ulang atau persidangan. Vandalisme itu terus berulang tanpa ada upaya serius mencegah dan menindak tegas para pelakunya.

Runtuhnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dari Sabang sampai Merauke, harus diakui telah menyuburkan amuk massa dan hukum rimba. Pada gilirannya, kevakuman hukum itulah yang kini dimanfaatkan para preman dengan melancarkan tindak kejahatan dan kekerasan di tengah masyarakat.

Alih-alih melawan aksi premanisme yang kian mencengkeram, negara malah memberangus organisasi masyarakat lewat RUU Ormas yang akan disahkan 9 April mendatang. (*)

Sumber :Padang Ekspres * tajuk rencana

[ Red/Administrator ]

Post Author: kasi.online