Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Kasus PHK Massal Pekerja Tambang

SETELAH meminta penjelasan resmi dari dua Kementerian terkait dengan PHK massal yang terjadi terhadap pekerja tambang nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan akan membentuk tim pemantau khusus untuk menindaklanjuti pengaduan Solidaritas Para Pekerja Tambang Nasional (SPARTAN) terkait PHK terhadap sebanyak 585.572 pekerja tambang akibat PP/01/I/2014. – See more at: http://utama.seruu.com/read/2014/02/16/203345/komnas-ham-bentuk-tim-pemantau-kasus-phk-massal-pekerja-tambang-1392546487#sthash.ai0bUj2o.dpuf

Dalam surat yang dikirimkan kepada SPARTAN disebutkan bahwa Komnas HAM telah menunjuk Komisioner Komnas HAM Natalius Pigay mengepalai tim kecil yang terdiri atas sejumlah penyelidik untuk melakukan kunjungan ke lokasi tambang dan melihat langsung dampak PHK bagi pekerja maupun bagi masyarakat lingkar tambang.

Menyikapi ini SPARTAN menyatakan akan mendukung penuh langkah Komnas HAM.

“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung penuh langkah yang diambil oleh Komnas HAM terkait kasus PHK Massal ini. Kami tetap meminta Komnas HAM dapat menyeret para pelaku kejahatan atas nama kemanusiaan yang berupa penghilangan paksa hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atas dasar kemanusiaan ini ke meja hijau.”

“Diluar itu SPARTAN tetap melakukan konsolidasi total dan nasional untuk menghadirkan seluruh korban PHK massal ini ke Jakarta pada 20 Februari nanti ”

Tim pemantauan yang terdiri dari 4 orang antara lain Natalius Pigai (Komisioner), Vella Okta Rini (Penyelidik), Devi Ruliati (Penyelidik) dan Dewi Retna Dita (Staf Pengaduan) ini rencananya akan melakukan investigasi langsung ke lokasi PHK massal terjadi.

Hal tersebut tertuang dalam surat No.055/K/PMT/II/2014 yang dikeluarkan oleh Komnasham untuk menindaklanjuti pengaduan yang dilakukan SPARTAN (Solidaritas Para Pekerja Tambang Nasional) pada 22 Januari 2014 yang lalu.

Seperti diketahui, bahwa sejak PP No.01 Tahun 2014 efektif diberlakukan telah membawa dampak PHK massal terhadap ratusan ribu pekerja tambang serta melumpuhkan sektor ekonomi rakyat lingkar tambang di seluruh Indonesia.

Pada pertengahan Januari lalu, dalam konferensi pers di Gedung DPR RI bersama Komnasham, SPARTAN telah merilis data sementara jumlah PHK Massal yang telah menimpa 585.572 pekerja yang tersebar di 1954 perusahaan tambang di seluruh Indonesia Indonesia. Jumlah PHK massal ini akan terus bertambah jika pemerintah tidak meninjau ulang regulasi tersebut.

Oleh karena itu, SPARTAN bersama masyarakat lingkar tambang di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Maluku Utara dll hingga saat ini masih terus melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan aksi nasional kepung istana yang rencananya akan dilakukan pada 20 Februari mendatang.

Dengan Tuntutan:

PEMERINTAH HARUS SEGERA MENCABUT PP NO.01 TAHUN 2014 ATAU PEMERINTAH HARUS BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MEMBAYAR PESANGON DAN MEMBERIKAN LAPANGAN KERJA PENGGANTI BAGI SELURUH PEKERJA TAMBANG YANG TERKENA PHK MASSAL AKIBAT PP NO.01 TAHUN 2014

Juan Forti Silalahi
Central Informasi SPARTAN
082111111890 – See more at: http://utama.seruu.com/read/2014/02/16/203345/komnas-ham-bentuk-tim-pemantau-kasus-phk-massal-pekerja-tambang-1392546487#sthash.ai0bUj2o.dpuf

Post Author: operator.info1