Gerakan Masyarakat Sipil Desak Penyelidikan Pro-Justisia Kasus Paniai

[JAKARTA] Gerakan masyarakat sipil yang tergabung dalam #PapuaItuKita mendesak KOMNAS HAM untuk melakukan penyelidikan pro justisia terhadap kasus penembakan di lapangan Karel Gobay, Enaratali, Paniai Timur pada 8 Desember 2014.

Dalam kasus penembakan tersebut, 4 remaja ditembak mati dan 17 orang lainnya terpaksa dirawat di Rumah Sakit. Mereka ditembak aparat gabungan TNI dan Polri.

“Komnas HAM hanya merekomendasikan penyelidikan pemeriksaan. Padahal yang kita butuhkan adalah penyelidikan pro justisia,” ujar relawan gerakan #PapuaItuKita Zely Ariane dalam konferensi pers dalam rangka memperingati Satu Bulan Tragedi Paniai di Gedung LBH, Jakarta pada Kamis (8/1).

Dalam konferensi pers tersebut, hadir juga Jaringan HAM Perempuan Perempuan Papua TIKI Jakarta Sylvana Maria Apituley, anggota National Papua Solidarity Marthen Goo, Staf Komunikasi Change.org Dhenok Pratiwi.

Zely mengungkapkan bahwa hasil investigasi sementara Komnas HAM telah menyimpulkan adanya pelanggaran HAM pada kasus Paniai. Dalam rapat pleno, 7 Januari 2015, lanjutnya, Komnas HAM merekomendasikan pembentukan tim penyelidikan berdasarkan UU HAM nomor 39 tahun 1999.

Namun, penyelidikan tersebut adalah penyelidikan pemeriksaan, bukan penyelidikan pro justisia.

 

“Padahal yang kita inginkan adalah penyelidikan bisa meningkat ke pro justisia sesuai UU No. 26/2000. Kedua penyelidikan ini memang terkait pelanggaran HAM, tetapi memiliki makna berbeda,”katanya.

Pelanggaran HAM dalam penyelidikan pro justisia, jelas Zely berarti tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana. Penyelidikan pro justisia ini, katanya bertujuan memastikan ada atau tidaknya suatu tindak pidana pelanggaran HAM yang berat.

Sedangkan dalam penyelidikan pemeriksaan, pelanggaran HAM berarti pelanggaran prinsip-prinsip HAM. Penyelidikan ini hanya dalam rangka pemantauan.

“Jika penyelidikan ditingkatkan ke penyelidikan pro justisia, maka Komnas HAM dituntut untuk segara membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP HAM) untuk kasus penembakan di Paniai,” tegasnya.

Dia menganjurkan Komnas HAM harus mendengarkan permintaan dan tuntutan unsur-unsur masyarakat baik di tingkat nasional maupun di Papua yang menghendaki pembentukan KPP HAM Paniai seperti agamawan dan budayawan, akademisi, lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional, Koalisi Masyarakat Sipil Papua, Dewan Adat Daerah Paniai dan Sinode Kingmi Paniai.

“KPP HAM ini perlu melibatkan lembaga independen dari masyarakat,” tandasnya.

Sumber ; SP / 8 Januari 2015

Post Author: kasi.online