Rakor dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan Rakor Analisis Peraturan Perundang-undangan dari Perspektif HAM UU No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia di ruang rapat lantai 3 gedung Ditjen HAM.(27/5)
Pertemuan yang menghadirkan dua narasumber dari Bappenas, Dr. Vivi Yulaswati, MSc, dan Ketua Dewan Pengawas, Yayasan Swastisvarna, DR. Ir. Adhi Santika, MS., SH., . Dihadiri oleh Pejabat Eselon III di lingkungan Direktorat Instrumen HAM dan Kementerian, Lembaga terkait.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lanjut usia didefinisikan sebagai orang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. Pada tahun 2013, BPS mencatat terdapat 20,04 juta jiwa lanjut usia di Indonesia, atau 8,05% dari jumlah keseluruhan penduduk. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang akan memasuki era penduduk menua (aging population), karena jumlah penduduk yang berusia 60 tahun keatas telah melebihi angka 7%. Dalam beberapa dekade terakhir, jumlah penduduk lanjut usia (Lansia) di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pada tanggal 5 April 2016 Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia telah melaksanakan Rapat Pengumpulan dan Perumusan Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan dari Perspektif HAM pembahasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan analisis peraturan perundang-undangan dari perspektif hak asasi manusia, memandang perlu untuk menyelenggarakan Rapat Koordinasi membahas Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dari Perspektif HAM dengan mengundang instansi terkait.

Kegiatan rapat koordinasi membahas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut Usia, bertujuan untuk memperoleh masukan dari instansi terkait atas perumusan masalah yang telah disusun sebelumnya.

Adapun sasaran dari kegiatan rapat koordinasi ini adalah untuk mempersiapkan sebuah bahan telaahan yang komprehensif dan merupakan masukan dari instansi terkait yang kemudian akan dibahas lebih lanjut dalam rangkaian kegiatan rapat penyusunan hasil rakor analisis peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM. dengan demikian dapat di inventarisir permasalahan apakah undang-undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia masih sesuai dengan kondisi atau kebutuhan hukum di masyarakat pada saat ini. (Ald)

Post Author: kasi.online