Koordinasi Dalam Rangka Implementasi Hak Anak di Provinsi Lampung

Direktorat Instrumen HAM, Ditjen HAM, Kementerian Hukum dan HAM   telah melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait Implementasi Konvensi Hak Anak di Propinsi Lampung (31/08/2016).  Kegiatan ini dalam rangka menindak lanjuti  beberapa rekomendasi dari Badan Traktat PBB yang diterima pemerintah Indonesia,  sebagai konsekuensi dari Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia diantaranya Konvensi Hak Anak yang menjadi tusi Ditjen HAM untuk mengumpulkan bahan pelaporan tersebut.

Komite Hak Anak pada tahun 2014  telah menyampaikan 85 rekomendasi terkait implementasi konvensi tersebut yang harus ditindaklanjuti dalam pelaporan berikutnya antara lain: pernikahan dini, anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual, anak korban penggusuran paksa, anak minoritas agama dan anak penyandang disabilitas.

Koordinasi dilakukan ke Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Lampung dan Pusat Rehabilitasi Anak Putus Sekolah pada Propinsi Lampung.

Beberapa hal yang telah dibahas pada pertemuan  tersebut adalah: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya Perlindungan Anak di Lampung antara lain melakukan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pencegahan dan penanganan Trafficking, KDRT dan Korban Pelecehan Seksual antara lain: Forum Anak, Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A-LIP Lampung), Operasional dan Penyuluhan Telepon Sahabat Anak (Tesa) 129, Koordinasi, Monitoring, Investigasi, pendampingan kasus kekerasan dan Traficking serta kebijakan perlindungan perempuan dan anak.

Di samping itu Pemda Lampung telah  melakukan Program Perlindungan kesehatan dan hak–hak reproduksi,  telah dibentuk Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak pada tanggal 4 Mei 2002 di RSU Abdul Moeloek untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban tindak kekerasan (medis dan advokasi hukum). Keberadaan UPT-PKTK di RSU Abdul Moeloek memberikan kemudahan bagi korban tanpa biaya karena semua biaya ditanggung melalui Dana APBD Provinsi Lampung dan disiapkan rumah aman bagi korban yang terancam,  pelatihan SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT dan Anak, dan Peningkatan  daya informasi berbasis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Program TeSA (Telepon Sahabat Anak) dibentuk pada tahun 2009 yang berlokasi di P2TP2A-LIP.  Hanya dengan menekan 129 di pesawat telepon, anak sudah dapat menghubungi operator TeSA untuk menceritakan masalah yang dihadapi. TeSA 129 Provinsi Lampung disahkan dengan SK Gubernur Lampung Nomor G/103/II.12/HK/2015 tanggal 3 Maret 2015 untuk periode 2015 – 2019. Program TeSA ini dianggap efektif untuk mengatasi persoalan kekerasan yang dialami anak dan perempuan di Provinsi Lampung.

Kebijakan dalam bentuk Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lampung tentang penanganan dan pemulangan korban Traficking, antara lain: Kesepakatan Bersama se-Sumatera (10 Provinsi) yang ditandangani pada bulan September 2012 di Medan Sumatera, perjanjian kerja sama antara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bangka Belitung tentang Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Khususnya kekerasan dalam Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kebijakan Perlindungan Anak di Provinsi Lampung diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Di samping itu Pemda Provinsi Lampung juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 870/2539/II.11/3/2013 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Provinsi Lampung dan  Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Lampung 2013-2016

Program lain yang perlu diapresiasi di Provinsi Lampung adalah adanya Forum Anak Daerah. Forum Anak Daerah antara lain  dilaksanakan di Taman Wisata Lembah Hijau pada tanggal 3 s/d 5 Juni 2015 yang diikuti oleh 28 orang (siswa/siswi) dari 14 Kabupaten/Kota yang merupakan anak berprestasi dalam menyuarakan aspirasi Anak. Tindak lanjut dari Forum Anak Daerah Yaitu mengikutsertakan 14 orang siswa/siswi yang berprestasi dalam menyuarakan aspirasi dan Hak Anak Nasional yang dilaksanakan di Kampus IPC Bogor pada tanggal 8 s/d 12 Agustus 2015.

Provinsi Lampung sebagai Provinsi yang letaknya strategis karena letaknya sangat dekat dengan ibu kota menjadi tempat transit. Lembaga Advokasi Anak (LADA) mencatat sebanyak 21 kasus kejahatan seksual terhadap anak dilampung terjadi dalam kurun waktu lima bulan pertama 2016.  Sebanyak 49 anak menjadi korban, dua diantaranya meninggal dunia. Artinya sembilan sampai dengan  sepuluh anak di Lampung menjadi korban kekerasan seksual setiap bulan.

Memperhatikan data-data yang didapat selama Koordinasi dengan instansi  di Provinsi Lampung, yang menjadi representatif permasalahan anak di daerah Sumatera secara umum, kiranya perlu melakukan kegiatan atau berkoordinasi lebih lanjut bersama dengan Kementerian terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan lain-lain guna mendapatkan  data implementasi Konvensi Hak Anak yang lebih komprehensif, akurat dan terukur. Langkah tersebut sebagai upaya untuk menjawab tindak lanjut rekomendasi Komite Hak Anak (Farida W)

Post Author: operator.info1