FGD EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PERSPEKTIF HAM, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Rapat FGD Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2017. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Yoseph, S.H. , Kepala Biro Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Maskupal Bakrie, S.H. , serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ibu Monica Dhamayanti, S.H.,M.M. Peserta rapat terdiri dari Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Narasumber kegiatan FGD yakni Ibu Monica Dhamayanti, S.H,M.M (Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM), Bapak Maskupal Bakrie, S.H. (Kepala Biro Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), Bapak Ismail, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan) dan Bapak Suherman, S.H.,M.H. (Plt. Kepala Bidang HAM) selaku moderator . Narasumber membahas tentang produk hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari perspektif HAM. Ada 3 (tiga) Peraturan Daerah di Provinsi Bangka Belitung yang menjadi perhatian masyarakat terkait dengan HAM dan menjadi topik pembahasan pada rapat FGD, diantaranya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar.

12Sesuai dengan amanat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa parameter HAM adalah ukuran nilai-nilai hak asasi manusia yang dimuat dalam pembentukan produk hukum daerah. Untuk itu dalam pembentukan produk hukum daerah harus memperhatikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia. FGD ini menjadi wadah untuk membahas Peraturan Daerah di Provinsi Bangka Belitung apakah sudah memenuhi perspektif HAM atau belum.

Post Author: kanwilbabel