Yogyakarta Siap Memberikan Pelayanan Publik Berbasis HAM

Yogyakarta, ham.go.id – Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY pada hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2018 telah melaksanakan Rapat Persiapan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM  bertempat di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi Bapak Ajar Anggono dan dihadiri oleh seluruh Kepala Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta serta seluruh anggota Tim Verifikasi Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Dalam sambutannya Kepala Divisi Administrasi selaku Wakil Ketua Tim Verifikasi menyampaikan bahwa sejatinya pelayanan publik di seluruh UPT baik Pemasyarakatan maupun Keimigrasian di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berbasis HAM, hanya saja belum terdokumentasi selama ini. Mungkin hanya beberapa UPT yang belum bisa memenuhi ketentuan ini dikarenakan belum adanya sarana prasarana gedung bagi UPT tersebut dan masih menumpang di UPT lain seperti Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Klas IIB Yogyakarta yang masih menumpang di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta menumpang di Rutan Wonosari.

Ruangan laktasi, ruangan bermain anak, kamar mandi khusus difable dan kursi roda difable sudah tersedia di beberapa Lapas dan Rutan. Demikian juga layanan keimigrasian sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan slogan 3S (Senyum, Sapa dan Salam) serta tata nilai Kami PASTI (Persuasif, Akuntable, Sinergis, Transparan dan Inovatif).

 

Post Author: kanwildiy