Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik di UPT, Ditjen HAM Berikan Sosialisasi Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kanwil Bangka Belitung

Bangka Belitung, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM mengadakan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM  di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, bertempat di Balai Pengayoman, Kamis (21/03).

Dihadiri dan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Sulistiarso, kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Instrumen HAM, Ir. Timbul Sinaga, para Kepala Divisi, pejabat struktural, dan para Kepala UPT di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Sulistiarso, mengapresiasi dilaksanakannya Sosialisasi Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, hal ini agar UPT di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Dalam kesempatan ini, Direktur Instrumen HAM, Ir. Timbul Sinaga selaku narasumber  menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sesuai dengan tujuan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2018, bahwa kegiatan P3BHAM bertujuan untuk memberikan acuan, motivasi, penilaian, dan penghargaan terhadap kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan, dan Balai Harta Peninggalan. Selain itu, Ia juga menyampaikan bahwa  “Aksesibilitas penerima layanan khusus bagi kelompok rentan, yakni orang lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, penyandang disabilitas, deteni, dan warga binaan pemasyarakatan, jelasnya.

Post Author: operator.info2