Divisi Yankumham Kanwil Kemenkumham Papua Berikan Pemahaman Konsep Dasar HAM Kepada OPD Kabupaten Boven Digoel

Tanah Merah, ham.go.id – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham Papua. Max Wambrauw di dampingi Kasubid Pemajuan HAM Idawati Parapak, JFT dan JFU Sub Bidang Pemajuan HAM Divisi pelayanan Hukum dan HAM, menggelar Diseminasi HAM di Aula Kantor Bupati Kabupaten Boven Digoel, Rabu (24/04).

Kegiatan ini digelar sebagai bentuk Sinergitas dan Kolaborasi Eksternal antara Kanwil Kemenkumham Papua dengan Pemkab Boven Digoel serta memberikan Pemahaman Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten Boven Digoel tentang konsep dasar Hak Asasi Manusia (HAM), Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin.

Dalam Sambutan Bupati Kabupaten Boven Digoel yang dibacakan oleh Asisten  II Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Ruslan,S.E mengatakan, sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Kanwil Kemenkumham Papua dalam hal ini Bidang Hukum di bawah naungan Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM di Kabupaten Boven Digoel. Serta mengharapkan kepada seluruh kepala OPD atau yang mewakili dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik serta dapat memahami tentang konsep dasar HAM, Pelayanan Berbasis HAM bagi Masyarakat, dan pemenuhan perlindungan HAM bagi masyarakat.

“Kami sangat bersyukur dan mengapresiasi atas langkah sinergitas dan kolaborasi yang di jalankan oleh Kanwil Kemenkumham Papua, melalui Bidang HAM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Sadar ataupun tidak, saat ini kita merasa bahwa telah mengetahui dan memahami konsep dasar HAM, namun pada kenyataannya masih terjadi permasalahan HAM yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok masyarakat maupun Pemerintah. Untuk itu melalui Diseminasi ini, bagi Kepala OPD Di Jajaran PemKab Boven Digoel serta ASN dapat memahami Konsep Dasar HAM yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Agar dalam melakukan pelayanan bagi masyarakat tidak melanggar HAM” ujar Ruslan.

Sementara Itu Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Max Wambrauw,S.H.,M.H dalam materi yang dibawakannya mengatakan, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Papua dalam hal ini Bidang HAM ingin mendorong OPD yang berada di Kabupaten Boven Digoel dapat menerapkan standar Pelayanan berbasis HAM dan peningkatan pemahaman tentang konsep dasar HAM.

“Kami hadir disini mewakili Kanwil Kemenkumham Papua yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai bentuk representatif Negara Hadir dalam memberikan Kepastian Hukum serta Pemenuhan HAM bagi Masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, terdapat 10 kelompok yang memiliki HAK Dasar Yaitu Hak untuk hidup, Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan,Hak mengembangkan diri, Hak memperoleh keadilan,Hak kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman, Hak atas kesejahteraan, Hak turut serta dalam pemerintahan, Hak Wanita, dan Hak Anak. Inilah yang menjadi konsep dasar HAM dan harus dipenuhi sebagai standar pelayanan berbasis HAM” ungkap Max Wambrauw.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa selain mendorong OPD di Kabupaten Boven Digoel untuk dapat memenuhi standar pelayanan berbasis HAM kepada masyarakat, diharapkan kepada pemerintah kabupaten boven digoel dapat menjadi Kabupaten/Kota Peduli HAM hal ini mengacu pada Permenkumham Nomor 34 tahun 2016 tentang Kriteria Dareah Kabupaten/Kota Peduli HAM.

“Dengan mengacu pada Permenkumham Nomor 34 tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, kami berharap kepada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dapat meraih predikat tersebut yang tentunya dengan kriteria yang harus dipenuhi yaitu Hak atas Kesehatan,Hak atas pendidikan, Hak Perempuan dan Anak, Hak atas kependudukan, Hak atas pekerjaan, Hak atas perumahan yang layak, dan Hak atas lingkungan yang berkelanjutan.”ujar Max Wambrauw.

Kegiatan ini dihadiri peserta yang terdiri dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Boven Digoel serta pejabat Kabupaten Boven Digoel yang berjumlah 30 Orang.

Post Author: operator.info2