Hadir dalam Rapat Koordinasi Teknis Pemasyarakatan, Dirjen HAM Tekankan Pentingnya Implementasi HAM dalam Menjalankan Tugas

Jakarta, ham.go.id – Di hadapan para Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan, dan Kepala Lembaga Pemasyaratan se-Indonesia, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, menekankan pentingnya mengimplementasikan HAM dalam menjalankan tugas.

“Setiap gerak langkah bapak/ibu berkaitan dengan hak asasi manusia,” ucap Mualimin kala menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pemasyarakatan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).
Mualimin menyampaikan bahwa tanggung jawab mengimplementasikan HAM telah tertuang dalam konstitusi. “Pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara khususnya pemerintah,” kata Direktur Jenderal HAM mengutip pasal 28I ayat (4) UUD 45.

Direktur Jenderal HAM mengingatkan bahwa kepala rumah tahanan dan kepala lembaga pemasyarakatan merupakan representasi pemerintah pusat di daerah. Karena itu telah menjadi kewajiban untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut.

 

Salah satu cara dalam mengimplementasikan amanat UUD 45 itu, Direktur Jenderal HA menuturkan, para karutan dan kalapas diharapkan mampu menjalankan pelayanan publik berbasis HAM. Terlebih, Kementerian Hukum dan HAM juga telah memiliki Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 27 Tahun 2018 Tentang Penghargaan Pelayanan Publik berbasis HAM.
“HAM dalam asas pelayanan publik yaitu non diskriminasi, kesamaan hak, kepastian hukum, serta perlakuan khusus bagi kelompok rentan,” ujar Mualimin.

Mualimin menilai perlakuan khusus bagi kelompok rentan perlu menjadi perhatian bersama. Mengakhiri paparannya, Mualimin menuturkan mengenai konsep keadilan. “Perlakukan sama pada yang harus diperlakukan sama dan perlakukan berbeda pada yang harus diperlakukan berbeda,” tutur Mualimin

Selain itu, Direktur Jenderal HAM juga mengungkapkan kian intensifnya koordinasi antara Direktorat Jenderal HAM dan Direktorat Jenderal Pemasyarkatan dalam mendorong pemajuan HAM di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Hal tersebut, ucap Mualimin terlihat dengan semakin banyaknya rutan dan lapas yang mendirikan pos pelayanan HAM baik di rumah tahanan maupun di lembaga pamasyarakatan. “ Sebelumnya, Saya sudah bersurat kepada Bu Dirjen PAS agar dipasang pos pelayanan HAM,” ucapnya.

Dalam diskusi panel kali ini, selain Direktur Jenderal HAM juga turut hadir sebagai narasumber adalah Plt. Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Mien Usihen, serta mewakili Inspektur Jenderal Hukum dan HAM, yaitu Inspektur Wilayah IV.

 

Pada malam sebelumnya, Direktur Jenderal HAM, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, dan Kepala Balitang Hukum dan HAM juga turut menghadiri pembukaan rapat kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Hotel Aryaduta tersebut. (Humas Ditjen HAM)

Post Author: operator.info2