Asimilasi Warga Binaan Telah Direkomendasikan Dewan HAM PBB

Jakarta, ham.go.id – Asimilasi warga binaan telah direkomendasikan Dewan HAM PBB. Demikian diutarakan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, pada acara Penyerahan Bantuan Sosial dari Menteri Hukum dan HAM kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah bagi Masyarakat Terdampak Covid-19, Rabu (29/4). Setelah sehari sebelumnya, Selasa (28/4) Menkumham menyerahkan bantuan langsung kepada Walikota Tangsel dan Walikota Bekasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Yasonna yang pada kesempatan itu didampingi oleh Direktur Jenderal HAM, Direktur Jenderal Imigrasi, dan Sekretaris Jenderal Kementerian dan HAM menyampaikan bahwa tidak hanya Dewan HAM PBB yang menyampaikan rekomendasi untuk pemberian asimilasi tetapi juga sejumlah organisasi internasional lainnya. Yasonna menyebutkan di antara organisasi internasional itu adalah International Comittee of Red Cross (ICRC), World Health Organization (WHO), dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
“Bahkan Asimilasi tersebut juga diapresiasi oleh Komnas HAM,” kata Yasonna pada Gubernur Jawa Tengah dalam rapat yang diselenggarakan melalui teleconference tersebut.

Menkumham mengungkapkan alasan diterbitkan kebijakan asimilasi tersebut merupakan langkah pemerintah dalam mencegah penyebaran covid-19 di lembaga pemasyarakatan. Lebih lanjut, Ia menyampaikan bahwa tidak hanya pemerintah Indonesia, tetapi sejumlah negara di dunia bahkan Amerika Serikat juga telah melakukan langkah serupa.
Yasonna menegaskan bahwa kebijakan asimilasi ini tidak dapat dinikmati semua warga binaan ada pengecualian. “Ini (kebijakan asimilasi) terbatas tidak termasuk dengan extraordinary crime,” ucap Menkumham.

Menkumham juga mengungkapkan keprihatinannya atas masih adanya sejumlah pihak yang menyebarkan berita bohong dalam terkait napi asimilasi. Sebagaimana diketahui sejumlah berita menarasikan bahwa napi asimilasi telah membuat resah publik karena melakukan banyak tindak kriminal kembali. Padahal, kata Yasonna, hal tersebut merupakan hal yang tidak benar. “Dari data yang kami peroleh dari Polri rate of residivism para napi asimilasi ini rendah sekali,” ujar Yasonna.
Selain itu, Yasonna mengungkapkan bahwa bantuan yang diberikan pada warga jawa tengah yang terdampak covid-19 yang akan disalurkan juga ada kontribusi dari warga pemasyarakatan. “Dalam paket tersebut juga ada masker, APD, dan hand sanitizer yang dibuat oleh warga binaan,”kata Menkumham.
“Kami harap meski sedikit tapi bisa tetap bermanfaat bagi warga terdampak di Jawa Tengah,” tutur Menkumham.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, juga mengamini apa yang disampaikan Menkumham perihal langkah asimilasi yang diambil pemerintah. Ganjar menyatakan sesuai dengan laporan yang diterima dari Polda Jateng bahwa pelaku tindak kriminal sangat sedikit dilakukan oleh yang mendapatkan kebijakan asimilasi tersebut. Lebih lanjut ia juga mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. “Ini adalah suatu tindakan yang luar biasa, kami sangat menghargai. Kami juga meminta izin untuk terus berkoordinasi dengan kantor wilayah kementerian hukum dan HAM di Jawa Tengah,” pungkasnya.

#KumhamPasti
#KumhamTanggapCorona

Post Author: operator.info2

Leave a Reply