Bidang HAM Kanwil Kemenkumham NTT ikuti Rapat Tindak Lanjut Diseminasi HAM secara virtual

Kupang, ham.go.id – Senin (08/06), bertempat di Ruang Multifungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur tepat pukul 10.00 WITA mengikuti Rapat Tindak Lanjut Diseminasi HAM Pelayanan Publik Berbasis HAM. Olivia Dwi Ayu Qurbaningrum, Kasubdit Diseminasi HAM Wilayah II menjadi narasumber dalam kegiatan ini.

PLT. Kabid HAM Ance Komile, Kasubid Pemajuan HAM Jeanett Sunbanu, dan beberapa pegawai pada bidang HAM mengikuti kegiatan ini secara online dari Ruang Multifungsi Kanwil Kemenkumham NTT.

Mengawali arahannya Olivia menjelaskan terkait Kriteria Penilain Pelayanan Publik Berbasis HAM yakni Aksebilitas dan ketersediaan fasilitas, ketersediaan petugas yang siaga serta kepatuhan pejabat, pegawai dan pelaksana terhadap setiap standar pelayanan masing-masing Bidang Pelayanan. Salah satu faktor yg dapat mengurangi nilai dalam penilaian pelayanan publik berbasis HAM yaitu jika UPT dilaporkan masyarakat ke Ombudsman. “Temuanlah yang menggagalkan UPT untuk meraih Penghargaan Pelayanan Publik Bersbasis HAM dan pelayanan petugasnya pun masih buruk serta masih terdapat Bukti Palsu”, ujar Olivia Dwi Ayu Qurbaningrum.

Adapun pembiayaan dilakukan berdasarkan Pasal 14 Permenkumham No 27 Tahun 2018 yang berbunyi :
1. Pembiayaan yang di perlukan dalam kegiatan verifikasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada masing-masing Kanwil.
2. Pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan Pengujian dan Penilaian pemberian Pernghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM dibebankan kepada APBN Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk Revisi Permenkumham yang baru terdapat 3 perubahan yakni :
1. Menambahkan Kriteria Penilaian yaitu Inivasi;
2. SK Tim verifikasi yang semula dikeluarkan oleh unit eselon I, akan dikeluarkan oleh Kantor Wilayah;
3. Penambahan Rupbasan sebagai UPT yang juga akan dinilai dalam Pelayanan Publik Berbasis HAM. (Humas Kanwil NTT)

Post Author: Operator Info 3

Leave a Reply