Rapat Koordinasi Evaluasi Indikator Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Bersama Kanwil Kemenkumham dan Pemkab/Pemkot Se-Sulawesi Selatan

Jakarta, ham.go.id – Program Kabupaten/Kota Peduli HAM merupakan wujud dari pertanggungjawaban pemerintah dalam pemenuhan HAM. Demikian disampaikan Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, dalam kegiatan rapat koordinasi evaluasi indikator penilaian kabupaten/kota peduli HAM (KKPHAM), Jumat (26/6). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ditjen Ham bekerja sama dengan Friedrich Naumann Foundation merupakan pertama kali yang di selenggarakan secara virtual online.

Pada kegiatan yang diikuti Kanwil KemenkumHAM Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten/kota seSulawesi Selatan tersebut, Direktur Jenderal HAM menegaskan KKPHAM bukan sebuah kontestasi.

“Program ini bukan merupakan kontestasi tetapi diharapkan dapat memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat serta menunjukan kepada dunia internasional terkait komitmen pemerintah terhadap pemenuhan HAM,” ujar Mualimin.

Dalam kesempatan rakor virtual ini, Mualimin juga menyampaikan dua program Direktorat Jenderal HAM kepada para peserta yaitu pelayanan publik berbasis HAM dan pos pengaduan HAM. Ia menyatakan harapannya ke depan kedua program tersebut juga mampu menjangkau ke instansi pemerintah di luar Kementerian Hukum dan HAM.

Mualimin juga mengajak para pemerintah daerah untuk tidak merasa terbebani dengan adanya program-program dari Direktorat Jenderal HAM. Sebab, sambung Mualimin, konstitusi telah mengamanatkan bahwa anggung jawab pemenuhan HAM ada di pemerintah baik pusat maupun daerah.

“Mudah-mudahan jangan ada pikiran ini Ditjen HAM ribetin saja. Ini semua semata mata agar di bapak/ibu di pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi betul-betul menjalankan amanat konstitusi,” ucap Mualimin yang pada kesempatan ini didampingi oleh Direktur Kerja Sama HAM dan Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri.

Direktur Kerja Sama HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja, menjelaskan pada tahun ketujuh pelaksanaan KKPHAM masih ditemui sejumlah hal yang perlu ditingkatkan ke depan. “Untuk itu dipandang perlu untuk melakukan evaluasi terhadap capaian daerah dalam KKPHAM khususnya menyangkut mengenai indikator yang di gunakan,” tambah Bambang.

Sebagai informasi, pelaksanaan KKPHAM pada tahun 2018 yang dinilai pada tahun 2019 ada 24 kabupaten/kota yang meraih predikat Peduli HAM.(Humas Ditjen HAM)

Post Author: operator.info2

Leave a Reply