Pastikan Pelayan Publik Berbasis HAM, Kadivyankumham Kunjungi Rutan Pemalang, Keberadaan Pos Yankomas Jadi Atensi

Pemalang, ham.go.id – Lakukan evaluasi terhadap ketersediaan Layanan Publik Berbasis HAM di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pemalang, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bambang Setyabudi turun tangan memonitor UPT tersebut.

Bersama Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Widya Pratiwi Asmara, Kadiv Yankum HAM, mengecek satu persatu sarana dan fasilitas berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM. Tidak hanya sekedar ada, kelayakan dan Akseptabilitas dari fasilitas juga menjadi bahan pertimbangan.

Secara garis besar, indikator yang menjadi sorotan adalah aksesbilitas dan ketersediaan fasilitas (Pengunjung), aksesbilitas dan ketersediaan Fasilitas (warga binaan pemasyarakatan/WBP).
Lainnya, ketersediaan petugas yang siaga, kepatuhan pejabat, pegawai dan pelaksana terhadap standart pelayanan. Selain itu, Bambang juga menyoroti presensi Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) di Rutan Pemalang. Secara eksplisit, dia meminta agar Pos Yankomas diberikan space tersendiri. Agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya menyangkut pelanggaran HAM terfasilitasi dengan baik.

 

Post Author: kanwiljateng

Leave a Reply