Pastikan UPT di Jateng Terapkan Pelayanan Publik Berbasis HAM

Surakarta, ham.go.id – Hadir dengan kekuatan penuh, para Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah memberikan pendampingan dan penguatan terhadap Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jajaran se Eks Karesidenan Surakarta, Jumat (24/07) di aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

Tidak tanggung-tanggung, Kepala Kantor Wilayah, Priyadi memboyong 4 (empat) Kepala Divisinya terjun secara bersama. Dan di awal pengarahannya, Kakanwil mengutarakan maksud hal tersebut.
“Dengan menghadirkan para Kepala Divisi, saya ingin menunjukan kerja dalam tim. Berpikir serba sistem, bertindak bersama tim,” tegasnya.

“Ini persoalan manajerial yang paling elementer, namun terkadang dalam praktiknya berjalan tidak sesuai, ” imbuhnya.
Pentingnya melakukan sinergitas juga dikemukakan mantan Kakanwil Sumatera Utara ini.

“Lakukan sinergi internal dan eksternal. Jangan hanya dengan eksternal saja, tapi lakukan juga koordinasi dengan para Kepala Divisi yang ada didepan bapak ibu ini,” lanjutnya kemudian.

Berikutnya, Kakanwil kembali mengingatkan pentingnya bertindak di dalam tim.
“Kita semua tim besar. Jangan merasa paling hebat sendiri. Selagi kita semua diberi amanah tunaikan tugas kita dengan baik, ” terangnya.

Krisis yang sedang dihadapi saat ini, utamanya dalam masa pandemi, menjadi penekanan selanjutnya.
“Mari krisis ini kita tangani bersama. Komunikasikan antar UPT. Meski saat ini sedang krisis, semua harus akuntabel. Lakukan percepatan serapan anggaran namun dengan dapat dipertanggungjawabkan, ” tegasnya mengakhiri.

Sebelumnya, Kakanwil memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada para Kepala Divisi untuk berbicara sesuai porsinya masing-masing.

Dorongan agar Unit Pelaksana Teknis (UPT) di jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah menerapkan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dikemukakan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi.

“Penerapan pelayanan publik berbasis HAM ini antara lain dengan pemenuhan ketersediaan fasilitas layanan yang ramah HAM. Lebih dari itu kelayakan dan akseptabilitas berdasarkan Permenkumham RI Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik berbasis HAM jadi bahan pertimbangan, ” jelasnya.

“Jadi bagi UPT yang belum berhasil meraih predikat WBK, tidak perlu berkecil hati. Masih ada penghargaan lain yang tidak kalah prestisius yaitu penghargaan pelayanan publik berbasis HAM, ” katanya memberi semangat.

Selebihnya, mantan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Sumatera Selatan ini menyampaikan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum, dimana salah satunya merupakan rekomendasi Kepala UPT.

Terakhir, meskipun tidak berhubungan secara langsung dengan UPT Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Ia mengharapkan agar jalinan komunikasi dan silaturahmi dapat berjalan dengan baik.

 

 

 

Post Author: kanwiljateng

Leave a Reply