Dirjen HAM: “HAM Bukan Hanya Kewenangan Pemerintah Pusat Namun Juga Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah”

Jakarta, ham.go.id – Hak Asasi Manusia bukan hanya kewenangan pemerintah pusat namun juga menjadi kewenangan pemerintah daerah tutur Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi dalam kesempatannya sebagai narasumber pada Rapat Kerja pelaporan capaian Aksi HAM kantor wilayah Kemenkumham Gorontalo, Selasa (28/7).

“Karena HAM dibunyikan di dalam konstitusi maka dalam penyelenggaraan pemerintahan kita bersepakat bahwa seluruh aparatur pemerintah wajib menjalankan amanat konstitusi tersebut (HAM),” kata Mualimin pada acara yang dihadiri perwakilan dari Bappeda dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Gorontalo itu.

Melihat adanya sejumlah perwakilan pemerintah kabupaten/kota di Gorontalo yang hadir dalam kegiatan rapat ini, Direktur Jendral HAM menyatakan apresiasinya. “Artinya Bapak Ibu semua sejatinya telah mulai memikirkan bahwa urusan HAM itu bukan hanya urusan Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga pemerintah daerah,” imbuhnya di ruang Rapat Direktur Jenderal HAM.

Capaian aksi HAM baik pemerintah provinsi maupun Kabupaten/kota se-Gorontalo memang baik. Tidak tercatat pada B04 ada lapor merah yang diraih oleh pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota. Semua sudah tercapai yang dikategorikan dengan warna hijau. “Alhamdulillah kalo Gorontalo semua sudah hijau, Saya ucapkan terimakasih karena (aksi HAM) telah dilaksanakan dengan baik, mudah-mudahan bisa terus mempertahankan capaian yang telah diraih,” kata Mualimin yang didampingi oleh Direktur Kerja Sama HAM dan Kasubdit Kerja sama Dalam Negeri Wilayah II.

Direktur Jenderal HAM juga menyinggung mengenai penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM) tahun lalu. Dalam laporan yang dihimpun Direktorat Kerja Sama HAM, memang baru ada dua kabupaten yang meraih predikat Peduli HAM di Gorontalo. Sehingga Direktur Jenderal HAM berharap tahun ini akan lebih banyak lagi yang meraih predikat peduli HAM dari Gorontalo. “Mudah-mudahan tahun ini dari Gorontalo dari enam kabupaten/kota bisa ada lima kabuapten/kota yang meraih predikat peduli HAM,” lagi kata Direktur Jenderal HAM.

Usai paparan dari Direktur Jenderal HAM, diselenggarakan pula diskusi antara pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota , dan Kanwil KemenkumHAM Gorontalo dengan Direktur Kerja Sama HAM dan Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri Wilayah II tentang pelaporan Aksi HAM dan KKPHAM. Hal-hal teknis dalam mekanisme pelaporan juga menjadi pembahasan dalam pertemuan yang dilaksanakan secara daring. (Humas Ditjen HAM)

Post Author: operator.info2