Uji Tuntas HAM (Due Dilligence) Bagi Perusahaan-Perusahaan dalam Pengarusutamaan Bisnis HAM

Jakarta, ham.go.id – Uji tuntas HAM (Due Dilligence) bagi perusahan-perusahaan akan menjadi langkah Direktorat Jenderal HAM dalam mengarusutamakan Bisnis dan HAM. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kerja Sama HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja, pada acara consultation meeting Indikator Penilaian Resiko Bisnis dan HAM di Hotel Aryadhuta, Selasa (28/7).

”Pada prinsipnya Uji Tuntas HAM adalah mekanisme bagi perusahaan dalam untuk melihat adanya kebijakan HAM pada perusahaan, penilaian dampak kegiatan perusahaan pada HAM, melacak dan melaporkan kinerja, dan adanya mekanisme komplain atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung,” kata Bambang.

Bekerjasama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Direktorat Jenderal HAM telah membangun aplikasi penilaian risiko HAM untuk sektor Bisnis berbasis web guna melakukan uji tuntas sebagaimana dimaksud. ”Penyusunan aplikasi berbasis website ini diharapkan dapat menjadi alat bantu untuk uji tuntas (due diligence) seperti yang tertuang dalam pilar kedua UNGP (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) , yaitu kewajiban menghormati HAM oleh sektor bisnis,” tambah Bambang pada kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah K/L dan perusahan tersebut.

Uji Tuntas HAM melalui aplikasi peniliaian risiko HAM bagi perusahaan ini masih bersifat sukarela. Meski demikian tidak menutup kemungkinan, sambung Bambang, kedepan menjadi aspek penting dalam menjalankan bisnis di tanah air dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat di tanah air dengan pentingnya HAM dalam dunia bisnis.

“Untuk itu perlu didorong sinergi bersama antara Negara dan Perusahaan dengan menjadikan website penilaian risiko Bisnis dan HAM sebagai instrumen untuk mendorong indikator dan uji tuntas HAM dalam rangka menjunjung tinggi P5-HAM,”pungkasnya. (Humas Ditjen HAM)

Post Author: operator.info2