Hadir melalui Teleconference, Dirjen HAM Saksikan Pengukuhan Pos Yankomas di UPT Kanwil Kemenkumham Papua

Jakarta, ham.go.id – Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, menyaksikan secara daring kegiatan pengukuhan Pos Yankomas yang diselenggarakan di hotel Grand Abe Jayapura tersebut, Selasa (1/9)

Tidak hanya di Barat dan Tengah, geliat kantor wilayah membangun Pos Yankomas juga kian nyata di Indonesia Timur. Kantor Wilayah KemenkumHAM Papua menegaskan itu dengan kegiatan pengukuhan Pos Yankomas di seluruh UPT Imigrasi maupun Pemasyarakatan di Papua.

Dalam sambutannya, Mualimin menerangkan pentingnya didirkan Pos Yankomas. “Harapannya, dengan adanya Pos Yankomas maka setiap orang bisa semakin mudah mengakses manakala hendak mengadukan segala macam dugaan pelanggaran HAM,” ujar Mualimin yang didampingi oleh Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat.

Mualimin bersyukur bahwa inisiasi yang dikerjakan Direktorat Jenderal HAM bekerja sama dengan Kanwil dan UPT dalam membangun Pos Yankomas direspon positif. Dalam kesempatan itu, Ia juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kakanwil Papua beserta jajaran yang telah secara serius mendukung pembangunan Pos Yankomas di ufuk timur Indonesia.

“Kita tahu bahwa di banyak daerah, termasuk di Papua tentunya, antusiasme membangun Pos Yankomas semakin meningkat. Berdasar data yang kami terima per 31 Agustus 2020 telah ada 468 Pos Yankomas yang didirikan di UPT-UPT. Semoga akhir tahun Pos Yankomas bisa berdiri di seluruh UPT kita,” ungkap Direktur Jenderal HAM.

Lebih lanjut Direktur Jenderal HAM turut menggugah para pejabat di Kanwil dan UPT untuk tetap bersemangat mengerjakan tugas-tugas berkenaan dengan HAM baik KKPHAM, P2HAM, maupun Pos Yankomas. Menurutnya Pos Yankomas menjadi salah satu bentuk kerja konkret pemerintah sebagai duty bearer dari HAM. “Bapak/Ibu yang hadir dalam acara pengukuhan, sekali lagi saya sampaikan, ini semua demi melaksanakan amanat konstitusi,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Kakanwil KemenkumHAM Papua Murdjito Sasto mengamini pentingnya pembentukan Pos Yankomas sebagaimana diutarakan Direktur Jenderal HAM.

“Meski Direktorat Jenderal HAM telah memiliki pengaduan HAM berbasis online yaitu aplikasi SIMAS HAM, namun kenyataannya yang terjadi di lapangan khususnya Papua bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses internet untuk menyampaikan dugaan pelanggaran HAM,” jelas Murdjito. (Humas Ditjen HAM)

Post Author: operator.info2