Hadir Langsung dalam Pengukuhan Pos Yankomas Banten, Dirjen HAM Tuturkan Ditjen HAM Terus Berupaya Permudah Akses Pengaduan HAM

Tangerang, ham.go.id – Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, menyaksikan secara langsung kegiatan pengukuhan pelaksana Pos Yankomas se-Banten, Kamis (24/9). Dalam sambutannya, Direktur Jenderal HAM memaparkan komitmen pemerintah dalam perlindungan HAM juga dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menjamin penegakan HAM di tanah air.

“Salah satu wujud nyata dalam hal ini adalah melalui pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) yang didasari oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia,” ucap Mualimin pada kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Aryadhuta, Tangerang tersebut.

Mualimin menuturkan Direktorat Jenderal HAM terus berupaya untuk terus mempermudah masyarakat mendapat akses guna mengadukan dugaan pelanggaran HAM. Selain SIMAS HAM, sambung Mualimin, kini Direktorat Jenderal HAM juga menggandeng Kanwil dan UPT membangun Pos Yankomkas
“Maka demi mempermudah masyarakat untuk dapat melaporkan permasalahan terkait dugaan pelangaran HAM yang dialaminya, maka Kanwil diharapkan dapat mengoptimalkan peran UPT Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten sebagai Pelaksana Pos Yankomas,” ujar Mualimin.

Diharapkan pengukuhan Pos Yankomas di seluruh UPT KemenkumHAM Banten dapat meningkatkan semangat para pelaksana di UPT untuk terus melayani masyarakat manakala akan mengadukan dugaan pelanggaran HAM. “Saya ucapkan terimakasih Pak Kakanwil yang telah mengukuhkan para pelaksana Pos Yankomas, semoga ini dapat memicu semangat teman-teman kita di UPT dalam melayani masyarakat khususnya terkait pengaduan dugaan pelanggaran HAM,” imbuh Mualimin.

Pada kegiatan pengukuhan yang diikuti oleh Kakanwil KemenkumHAM Banten dan para pimpinan tinggi pratama KemenkumHAM Banten seluruh jajaran ini, juga diselenggarakan Bimbingan Teknis Pos Yankomas. Direktur Yankomas, Iwan Santoso, menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan bimtek yang diikuti para Ka. UPT KemenkumHAM Banten pagi ini.

Dalam paparannya selain menjelaskan mengenai mekanisme pelaporan melalui Pos Yankomas, Iwan juga turut mengungkapkan laporan pengaduaan dugaan pelanggaran HAM di Banten sepanjang 2020. “Pengaduan terkait Pertanahan menduduki posisi teratas jumlah pengaduan terbanyak berdasarkan tematik, yakni sebesar 20 kasus pada tahun 2020,” jelas Iwan. Sebagai informasi berdasar data yang diterima oleh Direktorat Yankomas pada 24 September 2020, telah ada 567 Pos Yankomas yang berdiri di UPT-UPT KemenkumHAM. Di Banten sendiri telah ada dibangun 19 Pos Yankomas baik di UPT Pemasyarakatan maupun Imigrasi. (Humas Ditjen HAM)

Post Author: operator.info2