Direktur Instrumen HAM Menjadi Narasumber dalam Kegiatan Forum Group Discusion (FGD) di Babinkum TNI

Jakarta, ham.go.id – Direktur Instrumen HAM Timbul Sinaga menjadi Narasumber dalam kegiatan Forum Group Discusion (FGD) di Babinkum TNI yang mengambil tema tentang Implementasi HAM dan Hukum Humaniter dalam Tugas TNI Mengatasi Aksi Terorisme.

Acara yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI ini dilaksanakan di Hotel Ammarosa Bekasi yang diikuti oleh Kementerian terkait yang terdiri dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM serta seluruh komponen TNI yang terdiri dari Perwira TNI (Mayor, Letkol dan Kolonel) dari Mabes TNI dan Mabes Angkatan khususnya Perwira Staf Operasi, Hukum dan Interlijen, perwakilan dari Koopsus TNI, Satgultor, Denjaka, Denbravo, Kopssus, Kormar dan Paskhas serta Para Perwira Siswa (Pasis) Sekolah Komando Angkatan Laut (Seskoal) dan Sekolah Tinggu Hukum Militer (STHM).

Tugas TNI untuk mengatasi aksi terorisme bersenjata, yang telah diamanatkan oleh Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 7 Ayat (2) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Pasal 43I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dimana sampai saat ini masih menimbulkan polemik dan perdebatan di berbagai kalangan. Hal tersebut mendorong Babinkum TNI untuk menyelenggarakan FGD, tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

Saat ini Kemenkumham masih fokus dalam penanganan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu dengan dasar hukum melalui Pasal 47 UU No 26 Tahun 2000 Pembentukan Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi yang pada tahun 2020 ini, telah mulai proses penyusunan RUU KKR, juga terbentuknya Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan yang mana Tim tersebut beranggotakan wakil dari Kemenkopolhukam, Kemenkumham, TNI, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Kemendagri dan Komnas HAM. Saat ini Kemenkumhampun tangah menyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Melalui Proses Non Yudisial.

Melalui FGD ini, diharapkan semua K/L terkait, Satuan/Jajaran TNI di Mabes TNI dan Mabes Angkatan, Koopsus TNI, Satuan Pasukan Khusus di Mabes Angkatan serta Civitas Akademika memiliki persepsi dan pemahaman yang sema tentang Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme bersenjata.

Post Author: Operator Info 3