Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat (UKP PPPHB) Sedang Dikebut Pemerintah

Jakarta, ham.go.id – Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat (UKP PPPHB) sedang dikebut pemerintah.
Sehubungan dengan itu, pada awal tahun 2021, Direktorat Jenderal HAM bersama dengan Kemensetneg, Kemenkopolhukam, dan pemangku kepentingan terkait langsung segera menyelenggarakan rapat Selasa (5/1).
Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, yang hadir dari ruang rapatnya menjelaskan pentingnya RPerpres UKP PPPHB untuk segera disahkan. “Kami berkeinginan lembaga atau tim atau satgas yang nanti akan dibentuk melalui Perpres ini memiliki legitimasi yang kuat dan sejalan dengan komitmen bapak presiden dalam penanganan pelanggaran HAM yang berat,” ujar Mualimin.
Mualimin yang juga merupakan ketua tim terpadu Kemenkopolhukam mengakui adanya kendala dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM berat selama ini.
“Karena mengkoordinasikan banyak kementerian dan lembaga, maka berdasarkan masukan dari banyak pihak diperlukan instrumen hukum yang lebih tinggi dari Surat Keputusan Menkopolhukam yang menjadi landasan hukum kami selaku tim terpadu,” tutur Mualimin.
Karena itu, sambung Mualimin, munculah gagasan menyusun RPerpres UKP PPPHB tersebut. Terkait bentuk dari Unit Kerja Presiden seperti apa, Direktur Jenderal HAM menyerahkan keputusannya pada forum.
“Yang penting bagi kami adalah ada instrumen yang bisa jadi pedoman bagi kami maupun Kementerian maupun lembaga untuk melakukan proses pemulihan bagi korban atau pun masyarakat terdampak,” pungkas Mualimin yang didampingi Direktur Yankomas dan Direktur Informasi HAM pada rapat virtual kali ini.
Pada rapat pembahasan Rperpres UKP PPPHB yang diselenggarakan kemensetneg juga turut hadir Deputi V KSP dan Stafsus Presiden.
Sejalan dengan pernyataan Direktur Jenderal HAM, Deputi V KSP, Jaleswari P., menyatakan pentingnya RPerpres dimaksud untuk segera disahkan. “Proses pemulihan melalui jalur non yudisial ini penting untuk dikerjakan karena terdapat keluarga korban yang secara ekonomi juga masih terpuruk,” ucap Jaleswari. (Humas Ditjen HAM)

Post Author: operator.info2