Ditjen HAM Gelar Rapat Penyusunan Rekomendasi Dugaan Penyeragaman Penggunaan Busana Identitas Agama Tertentu dalam Pelaksanaan Pendidikan

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM gelar Rapat Penyusunan Rekomendasi Dugaan Penyeragaman Penggunaan Busana Identitas Agama Tertentu dalam Pelaksanaan Pendidikan. Bertempat di Ruang Rapat Ditjen HAM, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi hadir sebagai pimpinan rapat. (4/02)

Viralnya pemberitaannya terkait kewajiban menggunakan jilbab bagi siswa di Sekolah Negeri di Sumatera Barat menjadi sebuah perhatian bagi Ditjen HAM. “Saya senang banyak pihak yang hadir dalam rapat kali ini sehingga bisa menghasilkan rekomendasi yang komplit. Selanjutnya kita harapkan agar kejadian seperti ini jangan sampai terjadi lagi di daerah lain,” ungkapnya.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, R. Andika Prasetyo menambahkan, “Kanwil sumbar telah melakukan koordinasi dengan sekolah terkait dan Kepala Sekolah kemudian langsung membuat perubahan aturan sekolah yang sejak 28 januari 2021 sudah diubah dan diterapkan. Kanwil sumbar juga akan melakukan sekolah2 ketika membuat peraturan untuk berdiskusi dengan kanwil, sudah ada satu sekolah diderah payakumbuh. Supaya dapat mengkaji aturan2 yg mungkin akan menimbulkan dampak2 di masyarakat,” jelasnya mengenai kasus di Padang.

Direktur Yankomas, Pagar Butar Butar menyampaikan, “perlu adanya roadmap moderasi keberagaman juga perlu adanya sosialisasi. Roadmap diharapkan dapat mencegah terjadi kasus-kasus serupa,” jelasnya.

Perwakilan dari Kemenkopolhukam, mewakili Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM, Febrianto Hendy menyampaikan Pelanggaran ham ada dua sebab: by commission atau penyalahgunaan kewenangan (oleh aparatur) dan by omission atau pembiaran yang contohnya di kota padang tsb. Harus nunggu booming dulu baru ada tindakan.

“Kedepannya harus dipikirkan agar permasalahan dalam ham tidak harus menunggu viral dahulu karena apabila begitu akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah rendah. Masih harus dikaji ulang metodologi atau sasarannya agar tidak terulang kembali,” jelasnya.

Sejumlah perwakilan yang hadir dari Kemendikbud, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Kemenko PMK dan Kemenag turut memberikan pandangan dalam penyusunan rekomendasi Dugaan Penyeragaman Penggunaan Busana Identitas Agama Tertentu dalam Pelaksanaan Pendidikan. (Humas Ditjen HAM)

Post Author: operator.info2