Thursday , 13 December 2018
HAM HIGHLIGHT
Home / Berita / AICHR Training Programme on Business and Human Rights, Bangkok, Thailand
AICHR Training Programme on Business and Human Rights, Bangkok, Thailand
delegasi indonesia bersama representative AICHR Thailand

AICHR Training Programme on Business and Human Rights, Bangkok, Thailand

Bangkok, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM mengirim wakilnya pada kegiatan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Thailand  Training Programme on Business and Human. Pelatihan ini  terselenggara melalui kerja sama Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument Human Rights Facility (READI HRF), Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), United Nations Development Program (UNDP), ASEAN CSR Network, Global Compact Network dan AICHR Thailand; di Hotel Dusit Thani, Bangkok, Thailand. (13-16 Nov/17)

Pelatihan diikuti oleh sekitar 100 (seratus) orang peserta yang merupakan wakil pemerintah, lembaga hukum, institusi HAM, organisasi masyarakat sipil (civil society organizations/CSOs), komunitas ekonomi, perusahaan swasta yang juga berasal dari negara anggota ASEAN. Delegasi RI terdiri dari wakil pada Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Kemlu, Lauti Nia Astri Sutedja; Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kemlu, Leny Marliani; dan Direktorat Kerja Sama HAM Kemenkumham, Kasi Kerja Sama Regional,  Ibrahim Reza;  staf Asdep Tata Kelola Kehutanan Kemenko Perekonomian, Septy Cahyawati. Selanjutnya sebagai peserta Indonesia lainnya, terdapat wakil dari PT Nestle Indonesia, Meriza Lenanda dan Sentra HAM UI,  Natahlina.

Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya untuk membangun komunitas ASEAN dalam rangka meningkatkan pemahaman praktik-praktik bisnis yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap hak asasi manusia serta untuk mencegah dampak buruk tersebut. Pelatihan juga bertujuan untuk mengimplementasikan Visi ASEAN 2025 untuk mengarusutamakan hak asasi manusia pada ketiga pilar Masyarakat ASEAN. Dalam kaitannya dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pelatihan ini mendiskusikan berbagai isu yang telah dimasukkan MEA dalam berbagai agendanya termasuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan bisnis inklusif yang menghormati hak asasi manusia;

seluruh delegasi indonesia

Dalam pelatihan ini Direktorat Jenderal HAM bersama dengan wakil pemerintah lainnya mengusulkan beberapa langkah/rencana yang sekiranya dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan, antara lain sebagai berikut :

  • Untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam meningkatkan kesadaran (raising awareness) mengenai prinsip-prinsip panduan Bisnis dan HAM (UNGPs) bagi multistakeholders terkait seperti aparat pemerintah (pusat dan daerah), pelaku usaha, dan masyarakat sipil;
  • Dengan telah ditunjuknya focal point pemerintah terkait isu Bisnis dan HAM di Indonesia maka selanjutnya pemerintah Indonesia akan melakukan koordinasi antar kementerian dalam untuk membahas tugas-tugas yang akan dilaksanakan focal point terkait isu dimaksud.
  • Selain itu, mendorong untuk dilakukannya pemetaan regulasi yang sudah ada (existing regulation) terkait dengan implementasi Bisnis dan HAM di Indonesia guna menghindari duplikasi dan overlapping penerapan UNGPs dengan peraturan perundang-undangan terkait Bisnis dan HAM di Indonesia;
  • Mengkaji lebih dalam sektor usaha di Indonesia yang paling beresiko tinggi/berdampak terhadap HAM dalam implementasi Bisnis dan HAM di Indonesia;
  • Membuat bahan diseminasi/sosialisasi dan pelatihan dasar Bisnis dan HAM bagi perangkat pemerintah, bagi kalangan dunia usaha, dan bagi masyarakat secara umum;
  • Membuat mekanisme atau alur melakukan uji tuntas HAM dalam bentuk panduan dan indikator bagi sektor-sektor usaha yang ada di Indonesia;
  • Menerjemahkan Panduan-panduan Prinsip PBB mengenai Bisnis dan HAM ke dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan pembuatan bahan diseminasi dan/atau penyusunan mekanisme uji tuntas HAM.

Para pembicara pada pelatihan ini berasal dari OHCHR, UNDG (United Nation Development Group), OECD (Organization on Economic Cooperation and Development), IOM (International Organization for Migration), ILO (International Labour Organization), Kementerian Kehakiman, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Keuangan Thailand, praktisi bisnis (San Roque Coorp dan Lao Brewery), praktisi ketenagakerjaan dan institusi HAM nasional negara anggota ASEAN (Thailand dan Filipina). Pelatihan dibuka oleh secara resmi oleh Menteri Kehakiman Thailand, H.E. Mr. Suwaphan Tanyuvardhana, didahului dengan welcome speech dari penyelenggara yaitu AICHR Thailand, UNDP, dan ASEAN CSR Network;. Dan ditutup secara resmi oleh Mr. Leo-Herrera Lim, Representative of the Philippines to and Chair of the AICHR. (sa)