Friday , 15 December 2017
HAM HIGHLIGHT
Home / Direktorat Instrumen HAM

Direktorat Instrumen HAM

Rakor Analisis Perda Provinsi Jatim dari Perspektif HAM

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan Rapat koordinasi (Rakor) Analisis Peraturan Perundang-undangan dari Perspektif HAM membahas Peraturan Daerah Provinsi jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di ruang rapat utama lantai 3 Gedung Ditjen HAM, Selasa (29/8). Rapat dibuka oleh Direktur Instrumen HAM MOLAN Karim Tarigan di hadiri oleh 1 (satu) ... Read More »

Rakor Parameter HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan Rapat koordinasi (Rakor) Penyiapan Peraturan Perundang-undangan dari Perspektif HAM membahas Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Parameter HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di ruang rapat utama lantai 3 Gedung Ditjen HAM, Kamis (24/8). Rapat dibuka oleh Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi di hadiri oleh 1 (satu) orang narasumber, yaitu: Direktur Perancangan ... Read More »

Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM di Provinsi Jawa Timur

Surabaya, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM melaksanakan kegiatan Inventarisasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM, di Provinsi Jawa Timur dengan kunjungan ke instansi terkait, yakni: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Gresik, Selasa-Jumat (25-28/7). Kegiatan ini bertujuan untuk menginventarisir rancangan produk hukum daerah Jawa Timur, terdapat 16 rancangan produk Hukum Daerah ... Read More »

Baseline Survey Kebijakan Bidang HAM di Provinsi Bangka Belitung

Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan kegiatan Baseline Survey Kebijakan Bidang HAM, dengan melakukan permintaan tanggapan dan masukan dari stakeholder terkait di daerah tentang Penyusunan Naskah Akademik (NA) mengenai Bisnis dan HAM dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa kuesioner. Pelaksanaan kegiatan dengan melakukan kunjungan ke beberapa instansi terkait, yakni: Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bangka Belitung, Biro Hukum Pemerintah Daerah ... Read More »

Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM di Provinsi Bangka Belitung

Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan kegiatan inventarisasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM, di Provinsi Bangka Belitung dengan melakukan kunjungan ke beberapa instansi terkait, yakni: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bangka Belitung, Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten Bangka Barat, Senin-Kamis (10-13/7). Kegiatan ini bertujuan untuk menginventarisir rancangan produk hukum ... Read More »

TINDAK LANJUT UNIVERSAL PERIODIC REVIEW (UPR)

Jakarta, ham.go.id – Kegiatan Tindak Lanjut Universal Periodic Review dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Laoly didampingi oleh Dirjen HAM Dr. Mualimin Abdi di Ruang Rapat Gedung Utama Lantai 7 Kementerian Hukum dan HAM pada hari Rabu dan kamis, 17-18 Mei 2017. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh masukan dari seluruh Kementerian/Lembaga dan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap ... Read More »

Analisis RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dari Perspektif HAM

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan Rapat koordinasi (Rakor) Analisis Peraturan Perundang-undangan dari Perspektif HAM membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di ruang rapat utama lantai 3 Gedung Ditjen HAM, Senin (15/5). Rapat dibuka oleh Kasubdit Instrumen HAM Hak Sipil dan Politik, Temmanengnga dan di hadiri oleh seorang ... Read More »

Analisis RKUHP dari Perspektif HAM

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan Rapat koordinasi (Rakor) Analisis Peraturan Perundang-undangan dari Perspektif HAM membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)  Bab Tindak Pidana Khusus bagian Kesatu Tindak Pidana Berat terhadap Hak Asasi Manusia di ruang rapat utama lantai 3 Gedung Ditjen HAM, Rabu (10/5). Rapat dibuka oleh Kasubdit Instrumen HAM Hak Sipil dan Politik, Temmanengnga dan ... Read More »

Baseline Survey Kebijakan HAM di Provinsi Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan kegiatan Baseline Survey Kebijakan Bidang HAM, dengan melakukan permintaan tanggapan dan masukan dari stakeholder terkait di daerah yaitu Penyusunan Naskah Akademik (NA) tentang Revisi UU No.13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa kuesioner. Pelaksanaan kegiatan dengan melakukan kunjungan ke beberapa instansi terkait, yakni Kanwil Kementerian ... Read More »

Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM di Sulawesi Selatan

Makassar, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengumpulan produk hukum daerah di bidang hak kelompok rentan di Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa-Jumat (28/2-2/3). Kegiatan dilakukan dengan mengunjungi beberapa instansi terkait, yakni Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Setda Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa. Pada prinsipnya pihak-pihak terkait menyambut baik tawaran ... Read More »