Tuesday , 27 June 2017
HAM HIGHLIGHT
Home / Direktorat Instrumen HAM

Direktorat Instrumen HAM

TINDAK LANJUT UNIVERSAL PERIODIC REVIEW (UPR)

TINDAK LANJUT UNIVERSAL PERIODIC REVIEW (UPR) 17 18 Mei 17

Jakarta, ham.go.id – Kegiatan Tindak Lanjut Universal Periodic Review dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Laoly didampingi oleh Dirjen HAM Dr. Mualimin Abdi di Ruang Rapat Gedung Utama Lantai 7 Kementerian Hukum dan HAM pada hari Rabu dan kamis, 17-18 Mei 2017. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh masukan dari seluruh Kementerian/Lembaga dan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap ... Read More »

Analisis RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dari Perspektif HAM

Analisis RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 15mei17

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan Rapat koordinasi (Rakor) Analisis Peraturan Perundang-undangan dari Perspektif HAM membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di ruang rapat utama lantai 3 Gedung Ditjen HAM, Senin (15/5). Rapat dibuka oleh Kasubdit Instrumen HAM Hak Sipil dan Politik, Temmanengnga dan di hadiri oleh seorang ... Read More »

Analisis RKUHP dari Perspektif HAM

Analisis RKUHP dari Perspektif HAM 10mei17

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan Rapat koordinasi (Rakor) Analisis Peraturan Perundang-undangan dari Perspektif HAM membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)  Bab Tindak Pidana Khusus bagian Kesatu Tindak Pidana Berat terhadap Hak Asasi Manusia di ruang rapat utama lantai 3 Gedung Ditjen HAM, Rabu (10/5). Rapat dibuka oleh Kasubdit Instrumen HAM Hak Sipil dan Politik, Temmanengnga dan ... Read More »

Baseline Survey Kebijakan HAM di Provinsi Sulawesi Selatan

foto2

Sulawesi Selatan, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan kegiatan Baseline Survey Kebijakan Bidang HAM, dengan melakukan permintaan tanggapan dan masukan dari stakeholder terkait di daerah yaitu Penyusunan Naskah Akademik (NA) tentang Revisi UU No.13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa kuesioner. Pelaksanaan kegiatan dengan melakukan kunjungan ke beberapa instansi terkait, yakni Kanwil Kementerian ... Read More »

Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM di Sulawesi Selatan

foto

Makassar, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengumpulan produk hukum daerah di bidang hak kelompok rentan di Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa-Jumat (28/2-2/3). Kegiatan dilakukan dengan mengunjungi beberapa instansi terkait, yakni Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Setda Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa. Pada prinsipnya pihak-pihak terkait menyambut baik tawaran ... Read More »

Rakor Penyiapan Bahan Pelaporan Implementasi Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak Okt 2016 CRC

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan Rapat Koordinasi dalam Rangka Penyiapan Bahan Pelaporan Implementasi Konvensi Hak Anak di Ruang Rapat Utama Lantai 3 gedung Ditjen HAM, Rabu (05/10). Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualamin Abdi dengan narasumber Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prof  Zudan Arief Fakrullah  dan Assisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan ... Read More »

FGD Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur No.15 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur

FGD KaltimSept

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan Focus Group Discussion  dalam rangka analisis produk hukum daerah dari perspektif HAM terkait Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur No.15 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur di ruang rapat lantai 3 gedung Ditjen HAM, kamis (27/9). Pertemuan tersebut menghadirkan narasumber Kepala Bagian Humas, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Mohammad ... Read More »

Focus Group Discussion rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT tentang Pelayanan dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia asal NTT

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan Focus Group Discussion  dalam rangka analisis produk hukum daerah dari perspektif HAM terkait rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT tentang Pelayanan dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia asal NTT di ruang rapat Lt. 3 gedung Ditjen HAM, Kamis(29/9). Pertemuan tersebut menghadirkan narasumber peneliti dari PUSHAM UIN Syarif Hidayatullah, Fahmi Ahmadi, dan dihadiri oleh Pejabat Eselon III ... Read More »

Rakor Penyiapan Bahan Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)

cedaw 21 sept 16

Direktorat Instrumen HAM, Ditjen HAM, Kementerian Hukum dan HAM sesuai tuksinya,   telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyiapan Bahan Pelaporan Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) (21/09/2016).  Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1984. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan isi dari kovenan ... Read More »

Focus Group Discussion Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013

IMG-20160919-WA0000

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan Focus Group Discussion  dalam rangka analisis produk hukum daerah dari perspektif HAM terkait pembahasan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara di ruang rapat Lt. 2 gedung Ditjen HAM, Senin(19/9). Pertemuan tersebut menghadirkan narasumber peneliti dari PUSHAM UIN Syarif Hidayatullah, Fahmi Ahmadi, dan dihadiri oleh Pejabat Eselon III ... Read More »

Test

TEst