PRESENTASI NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA SISTEM PARIWISATA DAERAH DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Abdul Ganir, didampingi Ketua I DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Fidelis Syukur, Sekretaris Dewan, Paulinus Panggul dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTT, Heru Saputro, membuka kegiatan Presentasi Naskah Akademik dan Raperda Sistem Pariwisata Daerah dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Ruang Sidang I DPRD Kabupaten […]

SOSIALISASI DATABASE PERMASALAHAN HUKUM DAN HAM (DATAMASKUMHAM)

IMG-20170317-WA0059

Bertempat di Ruang Multifungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, jumat (17/03) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTT, Heru Saputro, SE, SH, M.Si membuka kegiatan sosialisasi Database Permasalahan Hukum dan HAM (DATAMASKUMHAM) yang merupakan program aksi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI.

Sosialisasi ini diikuti oleh karyawan/i Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Dalam sambutannya Heru Saputro menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di Provinsi NTT diharapkan memberikan dukungan informasi secara tepat dan akurat dalam pengisian data permasalahan hukum dan HAM yang terjadi di provinsi NTT.

Materi sosialisasi DATAMASKUMHAM disajikan oleh Kepala Bidang Hukum, Mustafa Beleng, SH, M.Hum. DATAMASKUMHAM dimaksudkan sebagai upaya memetakan permasalahan hukum dan HAM dalam skala daerah maupun nasional dengan memafaatkan teknologi informasi yang terus berkembang pesat.

DATAMASKUMHAM bertujuan mendukung tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangkumham) dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dari berbagai pusat penelitian dan pengembangan di lingkungan Balitbangkumham. Ruang lingkup data dan informasi adalah identifikasi permasalhan Hukum dan HAM atau analisis isu kajian hukum dan HAM yang mengemuka berdasarkan:

  1. Pengaduan permasalahan yang diterima Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
  2. Permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat dengan adanya liputan media massa intensif atau meluas;
  3. Masukan dari pihak-pihak yang berkompeten atas permasalahan yang diajukan antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemerhati HAM, kelompok minoritas, komunitas tertentu dan lain-lain;
  4. Pandangan internal Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sendiri terhadap pokok permasalahan dalam perspektif hukum dan HAM.

 

Entry DATAMASKUMHAM bagi permasalahan hukum bersumber dari kegiatan pemetaan hukum yang dilaksanakan oleh Bidang Hukum dan Data Permasalahan HAM bersumber dari pengaduan masyarakat kegiatan Pelayanan Komunikasi MAsyarakat (YANKOMAS) yang dilaksanakan oleh Bidang HAM pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT.

 IMG-20170317-WA0037 IMG-20170317-WA0041 Read more about SOSIALISASI DATABASE PERMASALAHAN HUKUM DAN HAM (DATAMASKUMHAM)

PELAKSANAAN KEGIATAN DISEMINASI HAM DAN PENANDATANGANAN MOU (KESEPAKATAN BERSAMA) TENTANG PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

       Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Nusa Tenggara Timur, jumat (27/1) telah melaksanakan diseminasi hak asasi manusia dengan tema “Tingkatkan Pemenuhan, Perlindungan, Penghormatan, Pemajuan dan Penegakan HAM Melalui Peran Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional HAM 2015-2019 (RANHAM)” di Aula Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang diikuti oleh berbagai SKPD dengan narasumber Bapak […]