Kakanwil Papua Barat Tinjau Verifikasi Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kanim Kelas II Sorong

Sorong, ham.go.id – Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Sirajuddin mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas II Sorong guna melakukan verifikasi pelayanan publik berbasis HAM, Rabu (31/10). Dalam kunjungan ini dilakukan verifikasi […]

KOORDINASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

Sorong, ham.go.id – Aimas, bertempat diruang kerja Wakil Bupati Kabupaten Sorong, Tim Kanwil Hukum dan HAM Papua Barat yang dalam hal ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Agustinus Pardede) didampingi Kepala Bidang Hukum (Nelly Marani), Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (Hamid Badilah) dan Pejabat Struktural Bagian Hukum Kabupaten Sorong telah melakukan audiensi dengan […]

Koordinasi dengan Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat tentang RANHAM dan KKP HAM

Papua Barat, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat melaksanakan Koordinasi dengan Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat pada Senin, 01 Oktober 2018 yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Agustinus Pardede), Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Ancelina Paseru), Kepala Sub Bidang  Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum (Achmad Djunaidi) dan […]

KOORDINASI PELAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN AKSI HAM DI KABUPATEN/KOTA TELUK WONDAMA dan FAK-FAK

Papua Barat, ham.go.id – Bertempat di Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Fak-Fak, Tim Kanwil Kemenkumham melakukan Koordinasi dengan Bagian Hukum, Kepala Bagian Hukum menyambut dan merespon dengan baik kedatangan Tim Kanwil guna melakukan koordinasi terkait capaian aksi HAM yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan Aksi HAM telah membawa perubahan kearah pencapaian, peningkatan pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat […]

PEMBAHASAN PELAPORAN PENILAIAN KAB/KOTA PEDULI HAM UNTUK MENCIPTAKAN KAWASAN PEDULI HAM

Papua Barat, ham.go.id – Pembentukan daerah peduli hukum dan HAM sudah diatur  melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Keterlibatan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sangatlah penting guna meminimalisir tingkat pelanggaran HAM di seluruh wilayah Indonesia khususnya […]