Saturday , 19 August 2017
HAM HIGHLIGHT
Home / Info Kanwil / DIKAWAL SEJAK PERANCANGAN! PRODUK HUKUM DAERAH BERPERSPEKTIF HAM
DIKAWAL SEJAK PERANCANGAN! PRODUK HUKUM DAERAH BERPERSPEKTIF HAM

DIKAWAL SEJAK PERANCANGAN! PRODUK HUKUM DAERAH BERPERSPEKTIF HAM

Bandung, 15/6/2017. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Produk Hukum Daerah dalam Perspektif HAM yang bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Acara ini  mengundang 30 (tiga puluh) orang peserta yang berasal dari perwakilan Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, Bagian Hukum Kab/Kota Se Bandung Raya, Sekretaris DPRD Kab/Kota Se Bandung Raya, Perancang Peraturan Perundang-undangan, LBH, dan Akademisi.

Panitia kegiatan ini menghadirkan 2 (dua) orang Narasumber yaitu Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Hasbullah Fudail yang membawakan materi “Parameter HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Peran Kantor Wilayah) dan Kepala Bagian Hukum dan HAM Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Jawa Barat Denny Wahjudin yang membawakan materi “Evaluasi Produk Hukum Daerah yang tidak berperspektif HAM di Jawa Barat”. Acara sendiri dipandu oleh Moderator Kepala Sub Bidang Pelayanan Pengkajian dan Informasi HAM Dani Kusmawan.

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Produk Hukum Daerah dalam Perspektif HAM dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan Telaah Produk Hukum Daerah yang tidak Berperspektif HAM yang merupakan salah satu target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Hasil dari kegiatan ini diharapkan mendapatkan masukan dan informasi mengenai permasalahan pembentukan produk hukum daerah dan implementasi produk hukum daerah yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015, yang membatalkan Pasal 251 ayat (2) , ayat (3), ayat (4) dan ayat (8), sehingga berimplikasi terhadap tidak berwenangnya Pemerintah Provinsi untuk membatalkan Peraturan Daerah Kab/Kota. Tahap perancangan pembentukan Produk Hukum Daerah menjadi sesuatu yang krusial.

Peserta kegiatan ini mengharapkan bahwa pelaksanaan evaluasi produk hukum daerah ini bisa dimulai dan dikawal dari tahap perancangan produk hukum daerah di tiap kabupaten/kota, sehingga setiap produk hukum daerah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan Parameter Hak Asasi Manusia dan meminimalisir pembatalan Produk Hukum Daerah melalui gugatan Judicial Review ke Mahkamah Agung. Kepala Bidang HAM menyambut baik harapan tersebut, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang ingin melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk membantu melaksanakan harmonisasi rancangan produk hukum daerah dalam perspektif HAM.

  • Bulan Semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-72 dengan Tema Merdeka Jiwa Raga Berkarya untuk Indonesia