Direktur Jenderal HAM menjadi Pembicara pada Seminar Transformasi Kelembagaan Menuju Pelayanan Publik Berbasis HAM

Jakarta, ham.go.id – Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, menjadi pembicara pada seminar Transformasi Kelembagaan Menuju Pelayanan Publik Berbasis HAM, Kamis (14/11). Pada kegiatan yang dilaksanakan di Lantai 3 Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah, Mualimin, menegaskan amanat yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

“Perlindungan, penghormatan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara khususnya pemerintah,” ucap Mualimin pada kegiatan yang turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham.

Kemudian, Mualimin juga turut menyampaikan mengenai sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan HAM di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan sejumlah kovenan internasional terkait HAM. Adanya peraturan perundang-undangan dan instrument-instrumen yang telah diratifikasi menunjukan komitmen pemerintah RI pada HAM.

Menurut Mualimin komitmen dan tanggung jawab pemerintah terhadap HAM dapat tercermin pada pelayanan publik. Dengan demikian, sambung Mualimin, pelayanan publik mesti memperhatikan prinsip-prinsip HAM seperti Non-Diskriminasi, Kesamaan hak, kepastian hukum, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. “Terlebih kita di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah memiliki Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM,”imbuh Mualimin.

Permenkumham tersebut, ungkap Mualimin, bertujuan agar seluruh Unit Pelayanan Teknis dalam menjalankan pelayanan publik harus berpedoman pada prinsip-prinsip HAM. Mualimin berharap UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mampu menjadi pionir dalam menjalankan prinsip-prinsip HAM. “Apabila semua pegawai sudah paham tentang pelayanan publik berbasis HAM kami akan berusaha mendorong agar dikeluarkan Peraturan Pemerintah,” tutur Dirjen HAM. (Humas Ditjen HAM)