Wednesday , 19 December 2018
HAM HIGHLIGHT
Home / Berita / Dirjen HAM Sampaikan Sambutan pada Festival HAM 2018
Dirjen HAM Sampaikan Sambutan pada Festival HAM 2018

Dirjen HAM Sampaikan Sambutan pada Festival HAM 2018

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi menyampaikan sambutan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka festival HAM Indonesia tahun 2018 yang berlangsung di Wonosobo, Jawa Tengah 13-15 November 2018. (13/11)

Mualimin Abdi menyampaikan tentang “Kabupaten/Kota Peduli Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam Konteks Global Dan Nasional.”

“Sesuai dengan amanat konstitusi, pemajuan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah.  Implementasi nilai dan norma hak asasi manusia tidak cukup hanya dengan mencantumkan serangkaian aturan tentang hak asasi manusia dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya,” Ungkap Dirjen HAM

“Tapi yang lebih penting adalah, bagaimana Negara hadir untuk menyelenggarakan pemenuhan hak dasar rakyat dalam semua aspek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat,” jelasnya.

Kewajiban untuk memajukan dan mengimplementasikan HAM juga bukan semata-mata diemban oleh pemerintah pusat, melainkan juga melekat di semua jajaran pemerintah daerah.  Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berperan aktif dan turut serta mengemban kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi HAM.  Karena pemerintah daerah secara vertikal lebih dekat dengan rakyat, maka tugas keseharian pemerintah daerah dapat berdampak langsung bagi kondisi hak asasi manusia, yakni dapat menguatkan atau melemahkan pemenuhan hak asasi manusia tersebut.

Mualimin Abdi menyampaikan masyarakat juga harus terlibat dan punya hak untuk terlibat.  Termasuk dukungan dan kolaborasi dari berbagai kelompok swadaya masyarakat atau civil society organizations (CSO), yang juga tidak kurang pentingnya.

Ditjen HAM mencatat apresiasi yang tinggi dari kalangan masyarakat internasional terhadap Rencana Aksi Nasional HAM atau RANHAM, yang berkesinambungan, dan implementasi RANHAM di Indonesia yang cukup baik.  Hal ini tercermin dari adanya pernyataan/pandangan yang positif dari berbagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, di dalam side event Dewan HAM tahun 2017. “Apresiasi tersebut seyogianya akan/dapat lebih memacu kita untuk meningkatkan sinergi, dan secara bersama mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan pelindungan hak asasi manusia, termasuk dalam mendukung implementasi agenda pembangunan yang berkelanjutan,” jelasnya.

“Sebagai penutup sambutan kami, kiranya perlu disampaikan bahwa dalam pelaksanaan hak asasi manusia, Indonesia dinilai sudah berjalan dalam track yang benar.  Sejauh ini, upaya-upaya yang telah kita laksanakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara sinergi banyak diapresiasi oleh berbagai kalangan di dalam maupun di luar negeri,” tutupnya.