Thursday , 13 December 2018
HAM HIGHLIGHT
Home / Info Kanwil / Diseminasi HAM Kabupaten Pesisir Selatan
Diseminasi HAM Kabupaten Pesisir Selatan

Diseminasi HAM Kabupaten Pesisir Selatan

Pesisir Selatan, ham.go.id – Dalam mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM, Bidang Hak Asasi Manusia yang berada dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat pada Tanggal 12 s/d 13 Juli 2018 telah melaksanakan Kegiatan Diseminasi HAM di Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun ruang lingkup kegiatan Diseminasi Hak Asasi Manusia adalah Peranan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Dalam Rangka  Penerapan Norma dan Standar HAM Serta 10 Kelompok Hak Dasar dan dalam Penghormatan, Pemajuan, Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan HAM.

Maksud Kegiatan Diseminasi HAM adalah untuk menyebarluaskan nilai-nilai HAM kepada Kepala Sekolah SD, SMP, SMA-SMK, Dinas Pendidikan/ Pengawas, bagian Hukum Kabupaten Pesisir Selatan dan OPD terkait. Tujuan dilaksanakan Diseminasi HAM ini agar para Kepala Sekolah SD, SMP, SMA-SMK, Dinas Pendidikan/Pengawas, bagian Hukum Kabupaten Pesisir selatan dan OPD terkait mendapatkan pemahaman lebih jauh mengenai HAM sehingga Penghormatan, Pemajuan, Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan HAM dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 di Aula Kantor Bupati Pesisir Selatan dengan peserta berjumlah sebanyak 30 orang.  Narasumber pertama yakni Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (Dwi Prasetyo Santoso, SH, MH) dengan materi Dasa-dasar HAM dan narasumber kedua yakni Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (Unan Pribadi, SH, MH) dengan materi Perlindungan terhadap Hak-Hak Guru.

Dengan waktu pelaksanaan kegiatan Diseminasi HAM cukup singkat, yaitu satu hari namun para peserta terlihat aktif dan komunikatif selama acara berlangsung. Peserta  banyak memberikan masukan positif agar diharapkan adanya solusi atas metode pendidikan yang tidak terdapat pelanggaran HAM dengan capaian pendidikan yang berkualitas tanpa adanya guru yang terjerat permasalahan hukum akibat pelanggaran HAM. (LE)