Thursday , 13 December 2018
HAM HIGHLIGHT
Home / Direktorat Kerja Sama HAM / Diskusi publik “RANHAM: Menempatkan Kembali Pentingnya Politik HAM dalam Pembangunan”
Diskusi publik “RANHAM: Menempatkan Kembali Pentingnya Politik HAM dalam Pembangunan”

Diskusi publik “RANHAM: Menempatkan Kembali Pentingnya Politik HAM dalam Pembangunan”

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM mengikuti diskusi publik dengan tema “RANHAM: Menempatkan Kembali Pentingnya Politik HAM dalam Pembangunan” yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), di Hotel Aloft, selasa (31/7).

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan salah satu alat ukur untuk melihat sejauh mana komitmen pelaksanaan kewajiban negara dalam memajukan, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Untuk memastikan hal tersebut, penting tentunya memastikan integrasi HAM dalam proses pembangunan, sebagai manifestasi dari komitmen politik HAM itu sendiri.

Tujuan mendasar dari rencana aksi hak asasi manusia nasional adalah untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di negara tertentu. Selain menjelaskan situasi hak asasi manusia dengan mengidentifikasi isu-isu hak asasi manusia, rencana aksi juga menguraikan penentuan skala prioritas yang diarahkan untuk merespon isu-isu hak asasi manusia yang telah teridentifikasi tersebut.

Tujuan dari penyelenggaraan diskusi publik ini adalah untuk Menjaring masukan publik terkait dengan permasalahan dalam implementasi RAN HAM; Melihat kembali posisi penting RAN HAM dalam proses pembangunan, sebagai manifestasi dari politik HAM; Mencari strategi baru integrasi RAN HAM dalam politik dan proses pembangunan berikutnya; Membaca peluang politik HAM ke depan, yang salah satunya akan terumuskan di dalam kebijakan RANHAM.

Kegiatan yang dibuka oleh Keynote Speech dari Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi dan Deputi V Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Keamanan Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani. Menghadirkan Pembicara dari Akademisi FH Unair/Peneliti Senior ELSAM, Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman; Bambang Iriana, Direktur Diseminasi dan Penguatan, Ditjen HAM Kemkumham; Direktur HAM dan Kemanusiaan, Ditjen Kerja sama Multilateral Kemlu; dan Direktur Lembaga Survey Indonesia-LSI, Kuskridho Ambardi, Ph.D. Dihadiri oleh peserta yang berasal dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, lembaga-lembaga negara dan pemerintah, perwakilan kedutaan besar, lembaga-lembaga donor, dan media massa cetak serta elektronik.

Mualimin Abdi dalam keynotespeechnya mengatakan “Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi RANHAM yang dapat menjadi acuan sejauh mana komitmen pemerintah dalam pelaksanaan kewajiban terhadap hak asasi manusia, yang tercermin di dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan, dan sekaligus memberikan motivasi, mengembangkan sinergitas untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM”. Ujarnya.

Selain itu beliau mengungkapkan bahwa “Koordinasi lintas sektor antar instansi lembaga baik pusat maupun daerah (KL dan Pemda) untuk evaluasi karena pemahaman tentang RANHAM masih kurang, serta RANHAM tahun 2020-2024 dalam tahap penyusunan”. Ungkapnya.

Perkembangan RANHAM di Indonesia sudah memasuki fase ke IV sejak Deklarasi Wina pada tahun 1993. Komitmen pemerintah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5 HAM) tertuang secara jelas dalam konstitusi NKRI dan telah dicakup dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kewajiban Pemerintah, Bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM (Perubahan kedua UUD 1945, Pasal 28A – 28J BAB XA  dan pasal 71 UU 39/1999). Meliputi langkah impelentasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain (pasal 72 UU 39/1999). Komitmen tersebut telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), yang pada saat ini telah direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 33Tahun 2018.

Penetapan Aksi HAM tersebut lebih mengutamakan isu-isu/program yang belum tercapai/terselesaikan dalam pelaksanaannya. Fokus Aksi HAM Tahun 2018-2019 terkait dengan Anak, Perempuan, Penyandang disabilitas, dan Masyarakat Adat. Aksi HAM Tahun 2018-2019 disusun sebagai lampiran II Peraturan Peraturan Preside No. 33/2018 tentang RANHAM 2015-2019 terdiri dari 46 aksi, termasuk 5 Aksi HAM yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (5 Aksi Provinsi dan 4 Aksi Kabupaten/Kota).

Berangkat dari posisi penting RANHAM dalam proses pembangunan, sebagai aplikasi dari pelaksanaan mandat pemerintah dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia, termasuk serangkaian permasalahan yang melingkupi pelaksanaannya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyelenggarakan diskusi publik yang diharapkan menjaring masukan publik terkait dengan permasalahan dalam implementasi RANHAM, serta menempatkan kembali RANHAM sebagai agenda penting dalam proses pembangunan HAM di Indonesia.(sa)