Ditjen HAM Sosialisasikan Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis HAM

Yogyakarta, ham.go.id – Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi Permenkumham No 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal (Ditjen) HAM melakukan sosialisasi ke seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM se-Indonesia secara teleconference pada Rabu (29/5/2019).

Untuk mencermati apa saja fitur aplikasi yang dinamai P2HAM (Pelayanan Publik Berbasis HAM) ini maka jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta khususnya Bidang HAM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mengikuti kegiatan tersebut di ruang rapat kantor setempat.

Dirjen HAM, Mualimin Abdi, memimpin jalannya sosialisasi ini dengan menjelaskan keunggulan dari aplikasi ini.
“Pelayanan publik di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang sebelumnya diperlukan verifikasi langsung ke Unit Pelaksana Teknis, sekarang tinggal mengupload berkas, baru kemudian tim penilaian melakukan kroscek ke lapangan,” ucap Mualimin.

Secara teknis Kasubdit Instrumen Hak Sipil dan Politik, Temmanengnga memaparkan mengenai cara kerja aplikasi P2HAM dan mekanisme pengisian formulir secara online di aplikasi tersebut.
“Sebelumnya kami sudah mengirimkan SK Tim verifikasi ke seluruh kanwil. Diamanatkan untuk verifikasi pada 20 Mei sampai 31 Oktober. Tahun ini kita akan melibatkan penilaian secara eksternal, selain tim penilai internal, termasuk usulan inspektorat jenderal terkait penilaian WBK dan WBBM,” ujarnya.

Menurut Temma, dalam tahap verifikasi kementerian setidaknya melibatkan akademisi dan LSM setempat. Tidak kalah penting proses penilaian juga akan melibatkan pertimbangan Ombudsman dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebelum menyerahkan penghargaan di Hari HAM yang jatuh pada tanggal 10 Desember.

Dirjen HAM menambahkan, sebagai langkah verifikasi dokumen yang diunggah ke dalam aplikasi P2HAM dilakukan tim verifikasi secara langsung melakukan kroscek ke UPT. Tim tersebut sebelumnya telah ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah. Diharapkan dengan adanya aplikasi P2HAM ini dapat lebih memperbaiki kinerja aparatur Kementerian Hukum dan HAM dalam melayani masyarakat.

Acara dilanjutkan diskusi dari masing-masing kantor wilayah secara teleconference.
(Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta-Jogja Pasti Istimewa)

Post Author: kanwildiy