Divyankum Kanwil Kemenkumham Bengkulu Gelar Rapat Telaah Raperda Berperspektif HAM

Bengkulu, ham.go.id – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu mengadakan Rapat Dalam Kantor (RDK) di ruang kerja Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, yang membahas mengenai Telaah Raperda dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Selasa (15/10).

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang HAM (Nelli Sinarti), ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu (Abdul Hany), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Jamaludin), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Pujo Harinto), Kepala Bidang Hukum (Pajar Elmi), Kasubbid. Pemajuan HAM (Basori), Kepala sub bidang pengkajian, penelitian dan pengembangan hukum dan HAM (Yatna), beserta JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan Bendahara Kantor Wilayah.

Pada rapat tersebut dibahas salah satu Ranperda Kabupaten Kaur dengan menggunakan Parameter HAM sesuai Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012; Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk menelaah dan memberikan rekomendasi untuk menyempurnakan produk hukum daerah agar sejalan dgn cita HAM atau berperspektif HAM.

Dalam rapat tersebut dikaji tentang Raperda Kabupaten Kaur Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, yang dalam beberapa pasalnya terindikasi belum terpenuhinya HAM dan masih ada ketimpangan sosial didalamnya.

“Separuh nafas Kementerian Hukum dan HAM ini ada di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. HAM ini penting karena HAM melekat pada setiap individu manusia, Kita hadir disini untuk kemaslahatan. Saya mengharapkan kita bisa saling bersinergitas, seperti saat ini ada bagian keuangan dan pemasyarakatan yang ikut, sehingga kita bisa saling belajar”, pesan Kakanwil.

“Saya mengapresiasi dengan telaah yang telah dilakukan, untuk lebih baiknya nanti datanya disajikan dalam bentuk tabel, agar lebih mudah dimengerti. Juga saya menginginkan kolaborasi terus ditingkatkan, Nuansakan kolaborasi dari dalam dulu, baru kita kolaborasi diluar”, saran Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Sementara Kepala Bidang HAM menjelaskan bahwa setelah RDK ini, akan ada Rapat Koordinasi dengan instansi pemrakarsa Ranperda dan Instansi terkait guna menyampaikan rekomendasi dan saran konstruktif terkait perspektif HAM dalam produk hukum daerah. (Humas Kanwil)

(*Sumber: https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4101-rdk-telaah-raperda-dari-perspektif-hak-asasi-manusia )

Post Author: operator.info2