FGD Pembahasan Bahan Laporan Implementasi Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Instrumen HAM melaksanakan kegiatan FGD Pembahasan Bahan Laporan Implementasi Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang fokus membahas isu mengenai Pendidikan, Selasa (13/8).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kasubdit Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam hal ini mewakili Direktur Instrumen HAM menyampaikan bahwa rekomendasi terkait laporan periodik ke -2 ini, diperlukan kerja sama dan dukungan dari semua stakeholder, khususnya Kementerian/Lembaga yang menangani isu terkait rekomendasi yang program/kegiatan, capaian, tantangan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2015-2019

Kegiatan FGD bertujuan ini untuk mendapatkan masukan dari Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan Laporan awal implementasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya kepada Komite Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang akan dilaporkan ke Komite Hak Ekosob pada tahun 2019 menghadirkan Narasumber dari perwakilan Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan dan para peserta yang di hadiri oleh perwakilan dari Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kemenlu, Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perwakilan Kementerian Sosial, Perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Adapun Pemerintah Indonesia telah menyampaikan laporan awalnya melalui Komite Ekosob pada tahun 2014 yaitu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) rekomendasi dan beberapa rekomendasi tersebut terkait dengan isu pendidikan dan peningkatan kesadaran yaitu : penerapan kovenan dan akses keadilan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, korupsi, penyandang disabilitas, hak ekonomi, sosial dan budaya di daerah terpencil, pekerja anak, kekerasan terhadap perempuan, FGM/sunat perempuan, kesehatan mental, pendidikan dasar, angka melek huruf dan putus sekolah di kalangan perempuan, dan bahasa. (Fw & Humas Ditjen HAM)