Sunday , 24 September 2017
HAM HIGHLIGHT
Home / Info Kanwil / FGD PEMBAHASAN PERDA DALAM PERSPEKTIF HAM
FGD PEMBAHASAN PERDA DALAM PERSPEKTIF HAM

FGD PEMBAHASAN PERDA DALAM PERSPEKTIF HAM

Hari Rabu, tanggal 06 September 2017, tepatnya pukul 09.00, Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang pembahasannya mengenai Perda dalam Perspektif HAM. Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Bpk. Emil Hakim, SH.,MH dan dipandu oleh Kasubbid Pelayanan, Pengkajian dan Informasi HAM Bpk. Andi Rahmat, SH. Pokok materi diskusi kegiatan ini yang dibawakan oleh Dr. H. Hamza Baharuddin,SH.,MH dengan TemaPerda dalam Perspektif HAM”. Beliau merupakan Wakil Direktur III Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.

Perlu dipahami bahwa segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia seyogyanya menjadi pijakan dalam bidang politik, penegakan hukum, termasuk dalam pembentukan perda sebagai bentuk perlindungan HAM bagi warga sehingga pada akhirnya tidak ditemukan lagi regulasi baik di pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang mengenyampingkan perspektif hak asasi manusia.

Dalam materi yang disampaikan oleh Dosen Pascasarja UMI Makassar tersebut di jelaskan bahwa  pada dasarnya kedudukan perda dalam produk hukum di daerah berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 7 ayat (1), dimana kedudukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut berasal dari hierarki peraturan perundang-undangan yang dianut oleh negara kesatuan republic Indonesia yang terdiri dari:

  1. UUD NRI Tahun 1945
  2. Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  4. Pemerintah Pemerintah
  5. Peraturan Presiden
  6. Perda Provinsi/Kabupaten/ Kota

Setelah pemaparan oleh narasumber dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dalam diskusi perwakilan dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Usman Lonta menyatakan bahwa semestinya ada studi kasus dalam Perda yang melanggar HAM, berdasarkan penelusuran beliau dikatakan bahwa pembatalan Perda di Sulawesi Selatan yang dilakukan beberapa waktu lalu mencakup Perda tentang Miras dan Pengelolaan tentang Aset Daerah serta beberapa Perda yang lain. Dalam kesempatan yang sama beliau mempertanyakan bahwa pada pertemuan ini dan selanjutnya setidaknya ada klasifikasi mengenai perda yang melanggar hak asasi manusia atau sebaliknya.

Dr. Hamzah B,SH.,MH., menyatakan bahwa dalam hubungan antara Perda & individu itu, jelaslah bahwa “hak” hanya melekat pada si individu, bukan pada Negara. Negara tidak mempunyai “hak”, tetapi hanya memiliki “kewajiban” (obligation). Kewajiban negara ini adalah norma-norma yang mengatur untuk memungkinkan negara dapat mewujudkan keadaan yang dibutuhkan bagi pemenuhan hak individu.

Dalam tanggapannya terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peserta, Dr. Hamza menyatakan bahwa asalkan sandaran Perda adalah manfaat dan mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, maka tidak ada yang perlu ditakuti oleh pihak-pihak yang berkompeten termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai kesimpulan, hakikat prinsip HAM sebagai nilai & rambu dasar pembentukan perda yang dijamin dalam konstitusi secara teoritis mendapat pengakuan untuk menjaga & melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI yang merupakan derivasi dari HAM. Selanjutnya implementasi HAM dalam pembentukan perda,  terdapat distorsi norma hukum sebagai akibat dari penghambatan kaidah kemanusiaan seperti HAM yang semestinya memiliki signifikan transformatif bagi DPRD/Pemda untuk aktif berfungsi, bersih & bertanggungjawab. Rekonstruksi penataan pembentukan perda yang berbasis pada prinsip HAM, rekonstruksi yang dimaksudkan agar pemda dalam memosisikan diri sesuai dengan perkembangan konteks strategis serta kondisi masyarakat demokratis.