FGD Raperda HIV/AIDS di Kanwil Kemenkumham Banten

Banten, ham.go.id –  Guna memperkuat  Materi Muatan HAM Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Ham Melalui Direktorat Instrumen HAM mengisi  kegiatan yang bertajuk Forum Group Discussion (FGD)  di  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, Rabu (22/05).  FGD ini membahas tentang Rancangan Produk Hukum Daerah dari Perpektif HAM mengangkat Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, di Aula Kantor Wilayah.

FGD ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, Imam Suyudi. Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2017 tentang  Pedoman Materi Muatan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain dari Ditjen HAM yang diwakili oleh Farida, Kasubdit Instrumen Hak Ekonomi Sosial Budaya menjadi Narasumber pada kegiatan tersebut,  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten juga mengundang Narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dan  peserta dari Biro Hukum Provinsi Banten, bagian Hukum Kabupaten/Kota, Sekretaris Dewan Kabupaten Serang, Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang dan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten serta Perancang Perundang-undangan.

Dari kegiatan FGD tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

  1. Kementerian dan Lembaga terkait harus saling berintegrasi untuk mengatur Peraturan HIV dan AIDS ini, termasuk Kementerian Hukum dan HAM
  2. Semua ODHA wajib untuk mendapatkan layanan kesehatan
  3. Terkait Akses ekonomi jika tidak ada yang tidak mampu, Dinas Kesehatan Kabupaten Serang akan menfasilitasi layanan tersebut dengan gratis, namun dalam implementasinya masyarakat masih sulit untuk memeriksakan kesehatannya.
  4. Setiap orang sebenarnya harus melakukan pemeriksaan setidaknya 1 kali seumur hidup.
  5. Untuk Sanksi dalam Pasal 35 ayat 3 sudah ada sanksi administratif, memang seharusnya ada dibagian pelanggaran. Maka jika ada pelanggaran yang sama dan sanksinya pun sama baru di masukan ke dalam BAB tersendiri atau terpisah.
  6. Pembinaan dan Pengawasan belum diatur dalam Raperda Penanggulangan HIV dan AIDS. Jika ingin diatur dapat dimasukan ke dalam rancangannya.
  7. Ruang lingkup dunia usaha harus diperjelas kembali, mengingat belum adanya penjelasan mengenai ruang lingkup usaha seperti apa. (WF)

Post Author: operator.info2