Finalisasi Penyusunan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tatacara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Jakarta, ham.go.id – Sekretaris Ditjen HAM, RR. Risma Indriyani, didampingi oleh Kepala Bagian Keuangan Ditjen HAM, turut serta dalam Finalisasi Penyusunan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tatacara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kemenkumham, di ruang rapat lantai 5, Gedung Setjen Kemenkumham, Senin (23/09).

Rapat yang diikuti oleh sekretaris di masing-masing unit utama Kemenkumham beserta para kepala biro itu dibuka oleh Sekjen Kemenkumham, Bambang Sariwanto. Dalam arahannya, Bambang menyampaikan pentingnya pembangunan pedoman atau tatacara pembayaran di Kemenkumham. Bambang meyakini pembangunan pedoman tersebut akan membantu mempermudah dalam pelaporan keuangan ke depannya.

“Saya berharap dengan adanya pedoman (melalui kepmen)ini, pengelolaan keuangan akan lebih transparan dan akuntabel,” ucap Bambang.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Keuangan, Darsono, menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan di Kemenkumham telah baik. Hal ini ditandai dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kemenkumham selama empat tahun berturut-turut. Namun demikian, diakui Darsono, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Usulan pembentukan Kepmen ini diharapkan mampu memberikan jawaban dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Kemenkumham. (Humas Ditjen HAM)