Wednesday , 26 September 2018
HAM HIGHLIGHT
Home / Info Kanwil / Kantor Wilayah Kementerian Hukum Hukum dan HAM Sulawesi Barat melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Produk Hukum Daerah Kab/Kota dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Hukum dan HAM Sulawesi Barat melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Produk Hukum Daerah Kab/Kota dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Hukum dan HAM Sulawesi Barat melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Produk Hukum Daerah Kab/Kota dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

 

Mamuju, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Hukum dan HAM Sulawesi Barat kembali melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Produk Hukum Daerah Kab/Kota dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju, Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju, Komisioner Komisi Informasi Publik Sulawesi Barat, Akademisi Perguruan Tinggi di Mamuju dan beberapa peserta lainnya dari instansi terkait. (11/7/18)

Sri Yuliani selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan seperti ini adalah salah satu program yang dilaksanakan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Daerah.

“Sampai saat ini, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia terus berupaya melakukan kajian-kajian terkait pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Hak Asasi manusia bagi Masyarakat” ucapnya saat memberikan sambutan.

Untuk itu, sambungnya, koordinasi dan sinergitas antara instansi terkait sangat perlu dilakukan sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat terpenuhi dengan baik.

“Kami berharap, permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat dapat secara bersama-sama  menyatukan persepsi sebagai   tanggung jawab kita bersama dalam penyelenggaraan pemerintah di Negara ini” tuturnya.

Ditambahkan, Rahmat Idrus yang merupakan salah satu Komisioner Komisi Penyiaran Informasi Daerah Sulawesi Barat yang juga selaku narasumber pada pelaksanaan FGD tersebut mengungkapkan bahwa peran Komisi Informasi Sulawesi Barat salah satu tugasnya memantau setiap kinerja pemerintah dalam melaksanakan setiap pemberian informasi kepada Masyarakat tak terkecuali informasi adanya produk-produk Hukum Daerah.

“Untuk itu, kami akan secara terus menerus mendorong pemerintah daerah dalam mengefektifkan pelaksanaan pengelola informasi publik di setiap Daerah di Sulawesi Barat” sambungnya.

Wardi-HAM