Tuesday , 25 April 2017
HAM HIGHLIGHT
Home / Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM / Kanwil Kemenkumham Kalteng sebagai Percontohan Kerja Sama HAM
Kanwil Kemenkumham Kalteng sebagai Percontohan Kerja Sama HAM
Penandatanganan Kerjasama di bidang Hak Asasi Manusia

Kanwil Kemenkumham Kalteng sebagai Percontohan Kerja Sama HAM

Palangkaraya, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menjadi salah satu percontohan bagi Kantor Wilayah lainnya terkait tindak lanjut Memorandum Of Understanding (MoU) antara Direktorat Jenderal HAM dengan Pemprov Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu.

Sebagai langkah awal, pada Kamis (17/3) Kanwil Kemenkumham Kalteng menandatangani kerja sama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalteng, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalteng. Penandatanganan dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham Kalteng dan dihadiri oleh Kepala Kanwil, Agus Purwanto beserta para Kepala Divisi; Kepala Kanwil Kemenag Kalteng, Abdul Halim; dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalteng, Nurul Edy.

Kanwil Kemenkumham Kalteng menjadi pelopor dan diharapkan mendorong kanwil kemenkumham lain untuk menindaklanjuti MoU yang beberapa waktu lalu sudah ditandatangani, dengan menyelenggarakan kerja sama yang lebih rinci lagi.

Melalui kerja sama ini diharapkan ada sinergi antar kedua institusi dengan Kanwil Kemenkumham Kalteng. Utamanya mengenai masalah-masalah di bidang pendidikan dengan melakukan sosialisasi, diseminasi HAM maupun kegiatan lainnya yang dapat dilakukan di kedua institusi tersebut.

Agus Purwanto menyambut positif langkah maju ini, mengingat baik masyarakat maupun aparatur pemerintah seharusnya memahami mengenai hak asasi manusia.

“Sebagai penyelenggara Negara, khususnya pemerintah mengerti bahwa mereka (aparatur-red) mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membuat masyarakat mengerti mengenai hak-haknya, sehingga masyarakat itu akhirnya merasa dihormati, dilindungi dan dipenuhi hak-haknya oleh penyelenggara Negara”, ungkap Agus Purwanto mengawali sambutannya.

“Itu yang saya kira harus dipahami sebagai landasan atau pondasi utama penyelenggaraan negara, jadi kalau kita melihat ada kepala pemerintahan dalam hal ini misalnya Gubernur dan Walikota yang sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan sektor-sektor yang ada dan dikelola dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah itu memang sudah seharusnya begitu. karena sesungguhnya yang dilakukan pemerintah itu, merupakan pelaksanaan dari hak asasi manusia”, jelas Agus Purwanto

Nah, kalau sekarang ada keinginan bahwa hak asasi manusia itu dapat diintervalisasikan kedalam semua sektor karena ada penilaian khususnya dari negara, bahwa pelaksanaan hak asasi manusia melalui jalur-jalur dan sektor yang ada, itu perlu lebih dioptimalkan dan diakselerasikan, yang pada gilirannya nanti masyarakat memperoleh manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sektor di pemerintah itu”, imbuhnya.

Senada dengan Agus Purwanto, menurut Kepala Bidang HAM, Karyadi membenarkan bahwa kerja sama yang dimaksud salah satunya untuk memahamkan nilai-nilai HAM kepada aparatur pemerintah, terutama di Kanwil Kemenag Kalteng dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta Unit Pelaksana teknis (UPT) dibawahnya.

“ Kami berharap, kerja sama yang dibangun ini dapat mendorong pembangunan hak asasi manusia di Provinsi Kalimantan Tengah beserta kabupaten/kotanya. Mengingat, kerja sama ini tidak hanya terfokus di provinsi, namun akan menyebar sampai ke daerah-daerah”, Ujar Karyadi.

Kedepannya apabila ini berhasil dilaksanakan, akan diikuti kerja sama dengan institusi-institusi lainnya.

“Sementara ini memang baru Kanwil Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menjalin kerja sama, namun kami akan berkomitmen apabila ini bisa berjalan secara optimal, selanjutnya dapat menggandeng institusi lainnya agar apa yang diharapkan Kakanwil dapat terealisasi secara komprehensif, artinya hak asasi manusia dapat dipahami oleh seluruh lapisan aparatur pemerintah dan masyarakat,” tutup Karyadi. (ion)

Test

TEst