Dirjen HAM Terima Kunjungan Universitas Darussalam Gontor Putera

Jakarta, ham.go.id –  Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menerima Kunjungan Studi Akademik dari Universitas Darussalam Gontor Putera, Ponorogo Jawa Timur, jurusan Hubungan Internasional yang diterima langsung oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi dan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Sebanyak 52 Mahasiswa dan seorang dosen pembimbing hadir di Ruang Rapat Ditjen HAM. Kunjungan studi akademi ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan mahasiswa dalam bidang hubungan internasional terutama dalam perspektif Hak Asasi Manusia.(26/2)

Dalam sambutannya Dirjen HAM menyampaikan “selamat datang di Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM, semangat pagi semangat belajar mahasiswa sedini mungkin dipupuk harus untuk terus belajar terutama belajar langsung dari praktisinya, belajar langsung seperti ini bisa menambah ilmu yag lain tidak hanya belajar di kelas,” ungkap Dirjen HAM. Diharapkan melalui paparan yang disampaikan oleh para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal HAM dapat menambah wawasan kepada mahasiswa, khususnya terkait substansi Hak Asasi Manusia.

Sekretaris Direktorat Jenderal HAM , RR. Risma Indriyani juga menyambut baik kehadiran mahasiswa Universitas Darussalam Gontor Putera, Ponorogo “menerima mahasiswa menjadi kewajiban kami untuk menjalankan visi kemenkumham yaitu Mewujudkan layanan fasilitatif dan substantif untuk mendapatkan pengetahuan, sebagai ilmu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan mahasiswa untuk pemenuhan studi di semester selanjutnya ” jelasnya.

Para Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator juga menyampaikan Tugas dan Fungsi dari masing-masing Direktoratnya dan disambut antusias oleh para mahasiswa dengan tanya jawab yang langsung dipenuhi dengan pertanyaan, sesi tanya jawab di buka selama 40 menit dibagi dalam 2 sesi. Pertanyaan dari mahasiswa antara lain adalah terkait Perda Syariah dan HAM, hukuman mati dan HAM, ”Refugees”, Kesetaraan Gender (“Gender equality”), dan Hak Pilih dalam Pemilu.