Sunday , 24 September 2017
HAM HIGHLIGHT
Home / Info Kanwil / MEMBANGUN SINERGI KANWIL-BIRO HUKUM JABAR UNTUK RANHAM DAN KAB/KOTA PEDULI HAM
MEMBANGUN SINERGI KANWIL-BIRO HUKUM  JABAR UNTUK  RANHAM DAN KAB/KOTA PEDULI HAM

MEMBANGUN SINERGI KANWIL-BIRO HUKUM JABAR UNTUK RANHAM DAN KAB/KOTA PEDULI HAM

Dalam mengelola pemerintahan yang ada saat ini, egoisme  tidak lagi harus menjadi bagian yang  dipahami secara sektoral hanya menjadi urusan satu Kementerian, Dinas atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah tertentu. Sudah saatnya berbagai pemangku kepentingan bersinergi dalam memecahkan berbagai persoalan bangsa yang kita hadapi saat ini. Hal ini menjadi penting  karena Jawa Barat yang saat ini yang terdiri dari 27 kabu/kota  dalam program Kabupaten/Kota Peduli Ham yang baru menyampaikan  dokumen ke kantor wilayah baru 10 kabupatem/kota. Untuk diketahui ketika kewenangan berada di Biro Hukum Setda Provinsi pada tahun 2016, Provinsi  Jawa Barat pada tahun 2016  memperoleh penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Ham sebanyak 19 Kabupaten/kota.

Demikian disampaikan Hasbullah Fudail (Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat) dalam  acara Bimbingan Teknis  Pelaksanaan Ranham  di Jawa Barat yang diikuti seluruh Kabupaten/Kota  se Jawa Barat diselenggarakan Selasa, 15 Agustus 2017  oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat di Kantor Bupati Cirebon.

Sementara itu Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat Denny H, memberikan saran/masukan terkait Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Denny H berharap agar peranan Pemerintah Daerah Provinsi tidak dihilangkan dalam pemberian supervisi maupun pendampingan dalam program Kabupaten/Kota Peduli Ham.

Ibu Ruth Kasub Kerjasama Dirjen Ham menyampaikan berbagai pengalaman dan kendala dari provinsi lain dalam  mengisi dokumen Kabupaten/Kota Peduli Ham. Beberapa daftar pertanyaan yang ada dalam dokumen tersebut perlu menyesuaikan dengan kondisi setempat dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Selain itu  Jawa Barat saat ini dalam pelaporan Triwulan II (B06) dalam Program Aksi HAM masih ada 12 (dua belas) Kabupaten/Kota  yang masuk kategori merah (tidak melaporkan Aksi HAM) daerahnya ke Kepala Staf Presiden. Dengan acara ini  berharap semoga dalam pelaporan triwulan III, ke 12 (dua belas) kab/kota tersebut pelaporannya bisa berubah menjadi hijau.

Acara ini dibuka oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat Budi Acara ini dibuka oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat H.J.J Budi Prasetyo, S.H., M.H dan dihadiri  kepala Bagian Hukum Setda kabupaten Cirebon H. Syaefuddin, SH. M.Si.