Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Layanan

Amurang, ham.go.id – Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Murdjito Sasto didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kabid Binpas Pengentasan Anak, Nasir dan Kasubid Pemajuan HAM, Astri Syarifuddin melaksanakan kunjungan ke Rutan Amurang dalam rangka melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta layanan pada Cabang Rumah Tahanan Amurang. Rombongan Plt. Kakanwil disambut langsung oleh Kepala Cabang Rutan Amurang, Marulye Simbolon. Plt. Kakanwil dalam kunjungannya melakukan peninjauan dimulai dari pintu utama dengan melakukan pengecekan prosedur layanan, plakat serta SOP.

Pemeriksaan keamanan bagi pengunjung juga menjadi salah satu prioritas pengawasan dari Kantor Wilayah, mengingat pintu utama adalah gerbang awal yang menjadi filter bagi petugas untuk mencegah masuknya benda-benda terlarang ke dalam area Cabang Rutan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan blok hunian Warga Binaan, beliau menyempatkan diri untuk menemui para Warga Binaan dan berbincang dengan mereka terkait layanan yang mereka dapatkan selama berada di dalam, serta ketepatan dan ketaatan prosedur yang diterapkan di dalam lingkungan Cabang Rutan Amurang. Pada kesempatan kali ini, beliau juga menindak lanjuti amanat Menteri Hukum dan HAM sebagaimana tertuang dalam Permenkumham RI Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.

Tim verifikasi merupakan gabungan dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Divisi Pemasyarakatan dan Divisi Imigrasi untuk membantu dalam pelaksanaan verifikasi di lapangan pada setiap UPT yg ada di Provinsi Sulawesi Utara.

Ada beberapa poin menjadi kriteria penilaian yang harus diperhatikan oleh setiap UPT yang memberikan pelayanan publik UPT Pemasyarakatan, Imigrasi berbasis HAM. Adapun kriteria yang menjadi penilaian adalah aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas pengunjung, aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas WBP, ketersediaan petugas yang siaga(untuk kelompok rentan) dan kepatuhan pejabat, pegawai, pelaksana terhadap standar pelayanan. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk memberikan Penghormatan, Penegakan, Pemajuan,Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (P5HAM).

   

 

Post Author: operator.info1