Sunday , 23 September 2018
HAM HIGHLIGHT
Home / Berita / Presiden Dorong Penerapan Prinsip HAM di Masyarakat
Presiden Dorong Penerapan Prinsip HAM di Masyarakat

Presiden Dorong Penerapan Prinsip HAM di Masyarakat

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah mendorong peningkatan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak tersebut di antaranya hak sosial, ekonomi dan kultural warga negara selain hak sipil dan politik.

“Pemerintah berupaya keras agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, serta akses pendidikan dan kesehatan yang baik. Tak hanya itu, keyakinan beragama dan ekspresi kultural serta seni budaya masyarakat juga perlu mendapatkan perlidungan penuh,” kata Jokowi, dalam siaran resmi Istana, Minggu (10/12).

Jokowi mengakui bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki agar seluruh masyarakat memperoleh akses kesehatan, layanan pendidikan yang baik, dan layanan dasar lainnya. Salah satu upaya pemerintah yang telah dan terus dilakukan yaitu membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah diberikan kepada 17,9 juta anak dari keluarga tidak mampu. Serta, pembagian jaminan kesehatan nasional berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang telah dibagikan kepada 92,4 juta penerima.

Selain itu, kata Jokowi, hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat juga diberikan oleh pemerintah. Di antaranya yakni dengan memberikan hak pengelolaan tanah adat dan hutan adat.

Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi upaya semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata untuk penegakan prinsip-prinsip HAM di Indonesia, seperti para pimpinan daerah yang telah berhasil mengembangkan human rights cities, daerah yang berwawasan HAM di wilayahnya masing-masing.

“Dan terima kasih kepada komnas HAM, dan komnas-komnas lain dan rekan-rekan akitivis HAM yang tiada hentinya memperjuangkan rasa keadilan masyarakat,” katanya.

Presiden mengakui pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait penegakan HAM, termasuk di dalamnya pelanggaran masyarakat HAM. Menurutnya, penegakan HAM membutuhkan ker bersama pemerintah dan selruuh komponen masyarakat.

“Dan, dengan kerja bersama kita hadirkan keadilan HAM, kita hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya. (ENA)

sumber : detak.co