Rakor Ranham Tahun 2019 Pemerintah Kab/Kota Se-Provinsi Bengkulu

Bengkulu, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Kerja Sama HAM menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Ranham Tahun 2019 Pemerintah Kab/Kota Se-Provinsi Bengkulu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, di Hotel Raffles City Pantai Panjang, Bengkulu, Selasa(10/9).

 RANHAM adalah serangkaian penyusunan, pemantauan, dan evaluasi dari sasaran. strategi, dan fokus kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D). Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan pencerahan dan gambaran serta evaluasi terkait capaian aksi dan KKP HAM pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu.

Acara di buka oleh Sekda Provinsi Bengkulu Nopian Andusti menegaskan, “yang paling penting adalah kualitasnya bukan kuantitasnya, bukan tepat waktu pelaporannya, tapi yang penting adalah bagaimana Rencana Aksi HAM ini terlaksana dengan baik dan kualitasnya dapat terjamin, sehingga dapat sesuai dengan yang disyaratkan dan menjadi kesepakatan nasional,” tegasnya.

Kegiatan yang mengundang dua narasumber dari Direktrat Jenderal HAM, yang diwakili oleh Kasi Kerja Sama dan RANHAM Wilayah IC, Septian Asriwanto; dan Ritha Dwi Maryam, Kasi Kerja Sama dan RANHAM Wilayah IA; dan dua narasumber dari Pemprov Bengkulu,yaitu; Kepala Biro Hukum & HAM Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Supran dan Kasubbag Pemajuan HAM, Wiske Zola dengan moderator dari Pemprov Bengkulu Kabag Biro Hukum yang  hadiri oleh peserta dari Bagian Hukum, Bappeda, Kanwil Kemenkumham dan OPD terkait Se-Provinsi Bengkulu.

Pada kesempatan tersebut Kasi Kerja Sama dan RANHAM Wilayah IC menjawab pertanyaan terkait dengan perpres yang baru di mana pada tahun ini perpres RANHAM 2015-2019 akan segera berakhir. “Saat ini setber RANHAM sedang melakukan penyusunan RANHAM tahun 2020-2024 (generasi V). Berdasarkan evaluasi dari RANHAM generasi lV, bahwa RANHAM generasi V perlu menyusun aksi HAM berdasarkan dengan 4 (empat) kelompok sasaran, yaitu: perempuan, anak, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas, dan saat ini masih dalam proses finalisasi penyusunan”, ungkapnya.

Rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi RANHAM di daerah ini khususnya di Provinsi Bengkulu sangat baik untuk memberikan pemahaman dan perbaikan terkait dengan pelaporan capaian aksi ham (RANHAM) dan KKP HAM agar kedepanya memberikan hasil yang terbaik untuk capaian implementasi ham di daerah secara khusus dan tentunya untuk Indonesia pada umumnya serta RANHAM yang dibuat hendaknya bukan sebatas konteks tepat waktu dan selesai saja, namun yang paling penting adalah kualitasnya yang telah sesuai dengan tujuan RANHAM.(sa)

Post Author: operator.ks1