Tuesday , 27 June 2017
HAM HIGHLIGHT
Home / Info Kanwil / TERORIS DALAM PERSPEKTIF HIGHT RISK
TERORIS DALAM PERSPEKTIF HIGHT RISK

TERORIS DALAM PERSPEKTIF HIGHT RISK

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor: PPH.1-LT.01.01-449 tanggal 31 Mei 2017, Perihal Permohonan Tempat Pelaksanaan FGD yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, maka pada hari Rabu, 07 Juni 2017 Pukul 09.00 Wita, bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion yang mengambil Tema: “Penempatan Narapidana Teroris Dalam Perspektif Hight Risk”.

Kegiatan ini merupakan program kerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 yang difasilitasi oleh Subbidang Pemajuan HAM, Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang dibuka langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Sulsel Emil Hakim, SH,MH. Peserta kegiatan tersebut diantaranya:

NO DAFTAR UNDANGAN
1. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan
3. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
5. Kabid Keamanan, Kesehatan, Perawatan dan Pengelolaan Baran dan Basan
6. Kabid Pembinaan, Bimpas, Pengentasan Anak dan Infokom
7. Ka. Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa
8. Ka. Lapas Wanita Kelas IIA Sungguminasa
9. Ka. Rutan Kelas I Makassar
10. Ka. Kanim Kelas I Makassar
11. Ka. Bapas Kelas I Makassar
12. Ka. Rudenim Kelas I Makassar
13. JFU / JFT Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Yaya Maryani, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan menguraikan bahwa perlu peninjauan target kinerja dengan melakukan evaluasi reformasi birokrasi melalui program-program. Hasil yang diharapkan adalah tercapainya kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Erna, Penyuluh Hukum dari kanwil Sulsel dalam sesi diskusi, memberikan masukan bahwa reformasi birokrasi dan reformasi hukum dalam peningkatan SDM perlu pengawasan berdasarkan isyarat dalam UU ASN. Selanjutnya mengenai masalah punnishment jika dikaitkan dengan keberadaan satgas pungli, biasanya hanya berupa sangksi lisan, perlu lebih tegas lagi sebagai bagian dalam usaha penegakan hukum.

Dalam Kegiatan ini terungkap hasil kajian Balitbang Hukum dan HAM bahwa penyelenggaraan manajemen SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum berjalan optimal dan transparan (hasil assessment, pola karir serta reward and punishment). Selanjutnya mengenai evaluasi pola karir di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sudah sangat baik ditandai dengan pelaksanaan open bidding, fit and profer test, assessment test dan CAT.

Perlu diketahui bahwa kegiatan ini merupakan pemanfaatan hasil pengkajian tahun 2016 oleh Balitbang Hukum dan HAM dan menjadi isu actual tahun 2017. Adapun isunya adalah penempatan napi teroris dan program deradikalisasi adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Kegiatan ini berjalan lancar sesuai dengan harapan meskipun, tentu harus diakui bahwa kegiatan FGD Isu Aktual “Penempatan Narapidana Teroris Dalam Perspektif Hight Risk”, ini masih jauh dari sempurna.

Test

TEst