Sunday , 19 August 2018
HAM HIGHLIGHT
Home / Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM / Upaya Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
Upaya Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Upaya Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Yogyakarta, ham.go.id – Undang-Undang sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 mulai berlaku 31 Juli 2014, semua pihak terkait seperti Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Sosial, dan pihak lainnya telah melakukan tindak lanjut sebagai implementasi undang-undang tersebut.

UU SPPA menjadi bahan diskusi menarik dalam acara Diseminasi Hak Asasi Manusia, yang diselenggarakan Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham DI Yogyakarta, dengan tema “Upaya Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”, yang dihadiri 40 peserta dari berbagai instansi, seperti Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, Bapas, Lapas, Lembaga Sosial, Praktisi, Pegiat Perempuan dan Anak, bertempat di Aula Kanwil, Kamis (26/4).

Penerapan undang-undang ini tidak hanya semata-mata terkait masalah hukum saja, namun juga beririsan dengan hak asasi manusia yang merupakan hak hakiki, mendasar dan tidak dapat diganggu gugat. Hubungan hukum dan HAM dapat dilihat dari beberapa hal.

“Penyelesaian terhadap kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum baik sebagai pelaku, korban maupun saksi, kalau tidak diselesaikan denga benar dan adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia”, ujar Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja dalam paparannya.

Menurut Bambang Iriana, pelaksanaan proses hukum memang perlu dipastikan sesuai prosedur yang berlaku dengan asas keadilan.

“Asas keadilan ini, mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat, karena rasa keadilan ini yang dapat dirasakan langsung. Misalnya saja, apabila terjadi pelanggaran hukum, lalu pelaku diputus bersalah, namun dalam putusannya tidak dieksekusi dengan semestinya, maka hak keadilan terjadap masyarakat akan tercederai, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia”, tambah Bambang iriana.

Bambang iriana juga menjelaskan bahwa, akhir-akhir ini marak kasus yang dilakukan oleh anak, dengan bentuk pelanggaran orang dewasa. Misalnya, anak yang melakukan tindak kesusilaan yang dahulu banyak dilakukan orang dewasa, sekarang ini juga banyak dilakukan anak. Seperti tidak ada linieralitas antara bentuk pelanggaran dan pelaku pelanggaran. Artinya, anak pun sekarang ini banyak juga melakukan tindak pidana yang ‘seharusnya’ dilakukan orang dewasa.

“Oleh karenanya, apabila pelaku atau korbannya adalah anak, perlu mendapatkan perlindungan serius dan perlakuan khusus, mengingat anak ini masih memiki masa depan yang panjang”, lanjut Bambang Iriana.

Selain itu, anak sekarang mudah untuk melakukan pelanggaran pidana, misalnya saja soal hate speech di media sosial. Mereka tidak sadar, dengan hal-hal sepele saja dapat menyeret ke dalam pidana. Oleh sebab itu, semua pihak perlu duduk bersama dan melakukan kegiatan bersama dalam rangka menyadarkan terhadap pengguna sosial, khususnya kepada anak. (ion)