Demokrasi Setengah Hati

Ada masalah yang tidak kalah hebat menyangkut DPT di luar soal yang diperdebatkan saat ini, yang bahkan dilegalkan oleh undang-undang, yaitu tidak tercantumnya anggota TNI dan Polri dalam DPT. Bagaimanapun TNI dan Polri adalah warga negara yang mempunyai hak politik sama dalam konsep demokrasi.

Beberapa waktu lalu kita mendengar putusan MA yang memperberat vonis seorang terpidana kasus korupsi sekaligus mencabut hak dipilih dan hak memilih. Bayangkan, seorang warga negara dicabut hak politiknya melalui putusan MA, sedangkan di sisi lain ada ratusan ribu warga negara dicabut hak politiknya semata-mata karena pertimbangan politik. Demokrasi sehat adalah terciptanya tertib hukum. Supremasi hukum harus berkuasa atas kebijakan politik, bukan sebaliknya kepentingan politik mendikte aturan hukum.

Demokrasi mengajarkan kita adanya persamaan hak atas partisipasi politik sebagai pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM). HAM adalah sesuatu yang melekat pada tiap orang sehingga atas alasan apa pun tidak boleh mencabut bagian darinya. Penghormatan HAM adalah prasyarat terselenggaranya demokrasi dan demokrasi adalah konsep perjuangan HAM untuk menjamin terlindunginya harkat kemanusiaan.

Dengan demikian, HAM adalah nilai inti dari demokrasi. Pelaksanaan demokrasi berikut seluruh prosesnya termasuk pemilu tanpa mengindahkan prinsip HAM bukanlah demokrasi sesungguhnya. Hak memilih dan dipilih dalam pemilu merupakan hak dasar warga negara termasuk anggota TNI dan Polri. Mengamputasi hak pilih TNI dan Polri sama dengan pelanggaran HAM dan pengingkaran demokrasi itu sendiri.

Pencabutan hak politik TNI seperti menjatuhkan vonis bersalah sekaligus memosisikan TNI sebagai warga negara kelas dua. Hal ini sudah berlangsung sangat lama sejak terakhir anggota TNI menggunakan hak pilih pada Pemilu 1955. Sejak Orde Baru berkuasa, hak pilih TNI dicabut, tetapi diberikan kompensasi keterwakilan di lembaga legislatif. Pasca-Orde Baru, hak politik TNI diberangus sama sekali tanpa ada hak pilih memilih dan tanpa keterwakilan.

Kekhawatiran apabila TNI diberi hak pilih akan mengembalikan TNI pada politik praktis adalah sesuatu yang tak beralasan. Ketakutan akan kembalinya Dwifungsi ABRI adalah bentuk paranoid politik berlebihan. TNI punya sejarah panjang perjuangan sejak Indonesia berdiri dan selalu disiplin menempatkan diri sebagai alat negara dalam sistem yang berlaku di zamannya meski posisi ini merugikan TNI. Pada masa Orde Lama TNI digunakan sebagai penyeimbang dan penopang Demokrasi Terpimpin, dan TNI taat melaksanakannya karena sistem itulah yang berjalan ketika itu.

Zaman sudah berubah dan dalam sejarahnya TNI selalu patuh pada sistem yang berlaku. Tidak mudah bahkan tak mungkin lagi mengembalikan TNI pada posisi sebagaimana masa Orde Baru. Hal itu tak saja akan melawan kehendak rakyat, tetapi juga berbenturan dengan visi baru TNI yang sudah bertekad berlaku profesional. Era keterbukaan sudah sangat jauh dan tak mungkin dapat ditarik lagi ke belakang. Indonesia juga sudah meratifikasi beberapa protokol internasional sehingga kembalinya TNI akan memancing reaksi dunia internasional. Dengan demikian, tak relevan mendasarkan alasan pemberian hak politik anggota TNI akan membawa lagi institusi TNI ke panggung politik.

Pengalaman tiga pemilu pasca-Reformasi semestinya telah mematangkan dan mendewasakan kehidupan demokrasi. Kehidupan yang demokratis adalah kehidupan yang melibatkan partisipasi rakyat tanpa kecuali. Pengecualian terhadap TNI dan Polri untuk menggunakan hak politiknya bentuk pengebirian demokrasi.

Oleh :Achmad Soetjipto
Mantan KSAL; Ketua Persatuan Purnawirawan AL
http://www.rumahpemilu.org/read/4746/Demokrasi-Setengah-Hati-oleh-Achmad-Soetjipto

Post Author: operator.info1