Oleh : Markus Marselinus Soge, SH, MH
Kesejahteraan rakyat sebagai salah satu bidang pembangunan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia. Pembangunan manusia Indonesia tidak dapat dilepaskan dari cita-cita mulia bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Cita-cita mulia dimaksud ternyata merupakan perwujudan dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara jelas termuat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai hak konstitusional yang perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab pemerintah . Memperhatikan hal ini maka hubungan kesejahteraan rakyat dengan HAM sangatlah erat. Nilai penting kesejahteraan rakyat yang bernuansa HAM juga tampak dalam Visi Indonesia 2014 dan Misi Indonesia 2010-2014 dimana salah satu Visi Indonesia 2014 yakni “Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Sedangkan salah satu Misi Indonesia 2010-2014 yakni “Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera”.
Memperhatikan Visi dan Misi Indonesia dimaksud, sampai dengan tahun 2012, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia menjalankan roda pemerintahan di wilayahnya melalui penetapan kebijakan daerah yang berlandaskan pada Visi dan Misi Pembangunan 2007-2012. Adapun Visi dimaksud yakni ”Jakarta Yang Nyaman Dan Sejahtera Untuk Semua” dan salah satu Misi adalah “Menciptakan Lingkungan Kehidupan Kota Yang Dinamis Dalam Mendorong Pertumbuhan Dan Kesejahteraan”. Merujuk pada Visi dan Misi pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang mengupayakan kesejahteraan kota maka visi dan misi tersebut merupakan turunan sebagai realisasi dari Visi Indonesia 2014 dan Misi Indonesia 2010-2014 yang mengedepankan aspek kesejahteraan rakyat sehingga juga memiliki dimensi HAM yang sangat kental. Dengan luas wilayah 7.639,83 km persegi dengan luas daratan 662,33 km persegi (termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu) dan luas lautan 6.977,5 km persegi serta berpenduduk (menurut data Jakarta Dalam Angka 2013) mencapai 9.761.407 jiwa pada tahun 2012 maka DKI Jakarta memikul beban yang lebih besar dalam memberi contoh pelaksanaan penyelenggaraan negara dan pemerintahan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat yang memperhatikan aspek HAM.
