Dewan HAM PBB: Terdapat Banyak Pelanggaran HAM Di Korea Utara

Terkumpulnya laporan pelanggaran HAM di Korut setebal 372 halaman tersebut ternyata diperoleh dari laporan testimoni para pembelot, termasuk laporan mantan penjaga kamp. penjara kerja paksa yang bermukim dan tersebar di negara Korea Selatan, Jepang, Inggris serta AS. Salah satu testimoni pelanggaran kemanusiaan yang mengharukan berasal dari seorang pembelot bernama Shin Dong-Hyuk. Testimoni Dong-Hyuk kemudian dibuat sebuah biografi yang diberi judul Escape from Camp 14. Dari buku biografi tersebut Michael Kirby menyimpulkan bahwa testimony Dong-hyuk mengingatkan pada aksi kejahatan kemanusiaan NAZI pada era perang Dunia II. Ada upaya pembiaran terhadap kelaparan hingga ajal menjemput.

Dalam laporan tim komisi penyidik PBB diperoleh informasi bahwa Pyongyang menggunakan bahan makanan sebagai alat untuk mengkontrol kelebihan populasi dan hukuman kelaparan dikenakan bagi pelanggar hukum termasuk tahanan politik. Laporan Dong-Hyuk menurut penyidik independent belum termasuk kejahatan sistematis berupa menghilangkan nyawa, penyiksaan, pemerkosaan, penculikan dan eksekusi.
Laporan tingkat, jumlah, maupun cara tindak kekejaman tersebut menegaskan bahwa Korea Utara sudah tidak setara (biadab) dibandingkan negara lainnya di dunia. Ancaman Komisi Penyelidikan (CoI) bagi Korea Utara dibantah semuanya. Dalam laporan kenegaraan resmi Korea Utara dinyatakan bahwa semua ini merupakan skenario politik yang ditujukan untuk menyabotase system sosialis dan upaya untuk meruntuhkan Korut.
Kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Korea Utara menuntut perhatian dari banyak negara yang merasa prihatin dengan keadaan yang terjadi di Korut yang hanya dapat dibaca hanya melalui sebuah laporan. Utusan Khusus PBB untuk masalah HAM di Korea Utara Marzuki Darusman telah menghimbau Dewan HAM PBB untuk membentuk penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang telah dilaporkan sangat gawat meluas dan sistematis di Korea Utara.

Dewan HAM PBB yang berpusat di Jenewa disarankan agar dapat segera melakukan penyelidikan terhadap segala kejahatan yang telah dilakukan serta memeriksa tanggung jawab pemerintah dan individu dalam tuduhan berbagai pelanggaran. Pemerintah Amerika Serikat dan para sekutunya menyerukan penyelidikan komisi internasional atas pelanggaran-pelanggaran sebagai sebuah langkah yang pada akhirnya dapat membawa Korut kehadapan Mahkamah Internasional. Namun sikap ini ditanggapi berlawanan oleh perwakilan pemerintah Korut di Dewan HAM sebagai rencana politis untuk meningkatkan tekanan internasional.

Laporan kejahatan kemanusiaan yang dimaksud adalah penganiayaan, kerja paksa, penyekapan sampai dengan penculikan. Sekitar dua ratus ribu orang termasuk anak-anak dan perempuan diyakini disekap di koloni-koloni kerja paksa, banyak yang ditahan hanya karena masih memiliki saudara dengan tahanan lain. Penculikan yang terjadi tidak hanya dialami oleh warga Korut namun juga warga Jepang dan beberapa negara lainnya di Semenanjung Korea. Indikasi dari laporan tersebut menyebutkan bahwa penculikan tidak diusulkan oleh militer Korea Utara namun disponsori oleh kepemimpinan Pyongyang.

Dalam laporan mencantukan lebih dari 100 orang warga Jepang telah diculik, mereka kehilangan hak-hak dasar yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kondisi yang lebih mengenaskan adalah tahanan politik diperkemahan disiksa, diperkosa dan mengalami kekerasan lainnya. Pemerintah Korut juga memberlakukan eksekusi dihadapan publik sebagai salah satu cara untuk mengancam rakyat agar mereka patuh dan taat kepada pemerintahannya.

Post Author: operator.info1