Kewajiban Pelaporan HAM Indonesia sebagai Pelaksanaan Komitmen Internasional HAM Indonesia

UPR mengevaluasi sejauh mana negara menghormati kewajibannya dalam pemenuhan HAM khususnya yang terkait dengan Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, instrumen HAM internasional di mana negara terkait merupakan negara pihak, kebijakan HAM nasional atau program yang diimplementasikan oleh suatu negara dan hukum kemanusiaan internasional terkait.

Setelah pembahasan, troika menyiapkan “laporan hasil” (outcome report) UPR dengan melibatkan negara yang dievaluasi dan Komisioner Tinggi HAM. Laporan memuat pertanyaan, komentar dan rekomendasi dalam pembahasan, serta tanggapan yang disampaikan oleh negara yang dievaluasi. Laporan tersebut harus disahkan oleh Sidang Pleno Dewan HAM. Dalam Sidang Pleno tersebut, negara yang dievaluasi dapat menyampaikan isu yang belum cukup dibahas dalam sidang Kelompok Kerja UPR.

Negara yang dievaluasi dapat menyampaikan tanggapan awal terhadap hasil UPR, termasuk apakah menerima atau menolak hasil UPR. Negara lain, LSM dan stakeholder lainnya dapat memberikan pernyataan umum terhadap hasil UPR.Negara terkait memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil.

Masyarakat internasional akan membantu negara terkait dalam mengimplementasikan rekomendasi UPR, termasuk dalam hal capacity-building dan bantuan teknis, dengan berkonsultasi dengan negara tersebut. Dalam pembahasan UPR periode selanjutnya, negara terkait harus menyampaikan informasi mengenai langkah-langkah yang telah diambil dalam melaksanakan rekomendasi UPR periode sebelumnya.

Dan pada bulan April 2008, Indonesia telah menjalani mekanisme Universal Periodic Review dan laporan nasional Pemerintah Indonesia telah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan HAM, termasuk LSM, akademisi, dan organisasi sosial kemasyarakatan. Negara yang menjadi troika dalam memfasilitasi laporan UPR Indonesia adalah Djibouti, Kanada, dan Yordania. Dewan HAM PBB telah mengesahkan laporan UPR Indonesia secara konsensus pada bulan Juni 2008. Laporan UPR Indonesia tersebut selanjutnya telah digunakan sebagai model oleh Komisioner Tinggi HAM.

Dalam hal ini, Indonesia menerima 8 (delapan) rekomendasi yang terkelompok dalam 6 (enam) isu dalam pembahasan laporan nasional Indonesia untuk mekanisme UPR putaran pertama, yaitu pendidikan dan pelatihan HAM; ratifikasi dan penandatanganan berbagai perjanjian internasional; pemberdayaan masyarakat; impunitas; revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); dan penguatan kapasitas/kerja sama dan berbagi pengalaman praktik-praktik terbaik.

Selain dikaji laporan UPR-nya, Indonesia sebagai anggota Dewan HAM juga menjadi rapporteur dalam troika UPR. Melalui keanggotaan Dewan HAM PBB, Indonesia konsisten untuk memperkuat pemajuan dan perlindungan HAM melalui kerja sama dan dialog sejati (genuine dialogue) dengan Dewan HAM dan segenap mekanisme-mekanismenya serta dengan berbagai negara, baik secara bilateral, trilateral, prulilateral maupun multilateral. Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyusun dan akan menyampaikan laporan UPR ke-2 yang dibahas pada sesi ke-13 bulan Mei atau Juni 2012.

Post Author: operator.info1